SWARARAKYAT.COM, Jakarta – Fungsionaris Pengurus Wilayah DKI Jakarta Pemuda Muslimin Indonesia, Arief Wicaksana, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai kinerja Erick selama memimpin BUMN masih jauh dari harapan dan minim prestasi.
“Banyak kasus besar di BUMN yang tak kunjung tuntas, mulai dari Jiwasraya, ASABRI, Waskita Karya, Pertamina Patra Niaga, INKA, Indofarma, hingga ASDP. Belum lagi kasus yang merugikan individu masyarakat, semuanya belum terselesaikan,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).
Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan kembali dipercaya di Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain menjadi Menteri BUMN, Erick juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak 16 Februari 2023 dan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sejak 23 Januari 2021.
Menurut Arief, rangkap jabatan tersebut berpotensi mengganggu fokus Erick dalam mengelola BUMN. Ia menilai BUMN seharusnya menjadi pilar strategis untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, serta berkontribusi pada pendapatan negara.
Desakan pencopotan ini muncul setelah pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8), yang menyoroti besarnya tantiem komisaris BUMN. “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” kata Prabowo di Gedung DPR, Senayan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Erick Thohir belum memberikan tanggapan terkait desakan tersebut. (*)
