Jakarta,SwaraRakyat – Indonesia diguncang kemarahan rakyat. Rumah-rumah pejabat eksekutif dan legislatif, termasuk Sri Mulyani, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Sahroni, diserbu, menjadi simbol ketidakadilan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Sementara itu, pejabat yudikatif masih terlihat aman, meski putusan pengadilan acap merugikan rakyat dan kental indikasi transaksi ilegal.
Fredi Moses Ulemlem, pengamat politik dan hukum, menegaskan “Apa yang terjadi hari ini adalah ledakan yang tak bisa lagi dibendung. Ini bukan sekadar kriminalitas, tapi protes rakyat yang sudah jenuh dikhianati sistem. Pejabat eksekutif dan legislatif menjadi target karena merekalah wajah dari kebijakan yang menindas rakyat.”
Ulemlem menambahkan, istilah “cipta kondisi” yang sering dikumandangkan tokoh politik tertentu, kini terlihat nyata. “Ketegangan sosial-politik ini diciptakan oleh situasi yang menumpuk, rakyat merasa dizalimi, kebijakan ekonomi merugikan, legislasi berat sebelah. Ini menjadi momentum politik bagi pihak tertentu, yang bisa dimanfaatkan untuk menekan kekuasaan yang korup dan acuh pada rakyat,” tegasnya.
Yang lebih memprihatinkan, pejabat yudikatif nyaris kebal dari protes sosial. “Putusan pengadilan yang jelas mencederai rasa keadilan publik, bahkan melibatkan transaksi ilegal, tidak menimbulkan reaksi yang setara. Ini menunjukkan ketidakadilan sistemik yang tertanam di jantung kekuasaan,” kata Ulemlem.
Di tengah gelombang kemarahan rakyat, salah satu fakta yang paling memilukan adalah korban dari kalangan pekerja transportasi daring (ojol). Banyak dari mereka menjadi korban kekerasan, penjarahan, dan bentrokan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ulemlem menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian itu. “Saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban, khususnya para pekerja ojol yang selama ini hanya berusaha mencari nafkah halal untuk keluarga mereka, tapi justru menjadi korban kemarahan yang meledak di jalanan. Korban ojol ini adalah simbol masyarakat yang terpinggirkan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab memastikan keselamatan mereka,” ujarnya.
Fenomena ini menjadi alarm keras rakyat tidak akan diam lagi.
Jika kekuasaan terus mengabaikan aspirasi publik, gesekan sosial-politik akan semakin tajam, simbol-simbol kekuasaan akan terus menjadi sasaran protes rakyat, dan korban dari kalangan rakyat kecil akan terus berjatuhan.(sang)
