Oleh: Annisa Kartika Putri, S.IP., M.IP., Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Salatiga
Salatiga,SwaraRakyat.com (26/6/2026) – Demokrasi tidak pernah lahir dalam bentuk yang sempurna. Ia tumbuh melalui pengalaman, koreksi, bahkan kegagalan. Setiap pemilu bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan juga proses belajar sebuah bangsa untuk menemukan tata kelola politik yang semakin adil, efektif, dan bermartabat. Dalam konteks itulah Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah laboratorium demokrasi yang terus menguji berbagai desain penyelenggaraan pemilu.
Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2024, Indonesia telah menyelenggarakan tiga belas kali pemilu nasional. Menariknya, hampir tidak ada satu pun periode yang benar-benar mempertahankan desain pemilu secara utuh. Sistem kepartaian berubah, mekanisme pemilihan anggota legislatif berganti, pemilihan presiden mengalami transformasi besar, tata cara pemberian suara diperbaiki, hingga model keserentakan pemilu terus dievaluasi. Semua itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah sistem yang beku, melainkan terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat dan tantangan zaman.
Perubahan pertama yang paling nyata terlihat pada sistem kepartaian. Pada masa Orde Baru, penyederhanaan partai politik dilakukan melalui kebijakan fusi sehingga hanya tersisa tiga kekuatan politik utama: PPP, PDI, dan Golkar. Stabilitas politik menjadi alasan utama di balik kebijakan tersebut.
Reformasi 1998 mengubah arah sejarah. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, kebebasan berserikat kembali dijamin sehingga Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. Euforia demokrasi memang menghadirkan ruang kebebasan yang luas, tetapi sekaligus melahirkan fragmentasi politik yang tidak sederhana. Untuk menjaga efektivitas pemerintahan, kemudian diperkenalkan mekanisme parliamentary threshold sebagai upaya menyederhanakan konfigurasi politik di parlemen.
Perubahan berikutnya menyentuh hubungan langsung antara rakyat dan wakilnya. Sistem proporsional tertutup yang digunakan sejak Pemilu 1955 bergeser menjadi sistem proporsional terbuka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22–24/PUU-VI/2008. Sejak Pemilu 2009, pemilih tidak lagi hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat menentukan secara langsung calon anggota legislatif yang dianggap layak mewakili kepentingannya.
Transformasi paling mendasar terjadi pada mekanisme pemilihan Presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah pola pemilihan Presiden dari yang semula dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu Presiden tahun 2004 menjadi tonggak penting yang memperkuat legitimasi demokrasi sekaligus memperluas ruang partisipasi warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
Perubahan juga terjadi pada aspek yang tampak sederhana, tetapi memiliki dampak praktis yang besar, yakni tata cara pemberian suara. Metode mencoblos yang telah digunakan sejak Pemilu 1955 sempat diganti menjadi mencontreng pada Pemilu 2009. Namun karena dianggap membingungkan sebagian pemilih dan meningkatkan potensi suara tidak sah, Indonesia kembali menggunakan metode mencoblos mulai Pemilu 2014.
Perjalanan itu berpuncak pada eksperimen besar melalui Pemilu Serentak 2019 dan 2024. Untuk pertama kalinya rakyat memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hari yang sama. Harapannya sederhana: efisiensi penyelenggaraan, penguatan sistem presidensial, dan pengurangan polarisasi politik yang berkepanjangan.
Namun praktik berbicara lain.
Kompleksitas lima surat suara ternyata menghadirkan tantangan baru. Pemilih harus menghadapi begitu banyak pilihan dalam waktu yang terbatas. Isu-isu lokal tenggelam oleh hiruk-pikuk politik nasional. Di sisi lain, penyelenggara pemilu memikul beban kerja yang luar biasa berat, sedangkan partai politik nyaris tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kaderisasi secara berkelanjutan.
Evaluasi terhadap pengalaman tersebut akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Melalui putusan itu, Mahkamah merancang model baru Pemilu Serentak 2029 dengan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Presiden, DPR, dan DPD dipilih lebih dahulu, sedangkan pemilihan kepala daerah dan DPRD dilaksanakan sekitar dua tahun kemudian.
Putusan tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak berhenti pada satu model. Sistem pemilu harus terus dievaluasi berdasarkan pengalaman empiris, bukan semata-mata preferensi politik sesaat.
Di sinilah letak tantangan terbesar demokrasi Indonesia.
Perubahan desain pemilu seharusnya tidak dipahami sebagai kompetisi memenangkan kepentingan politik jangka pendek. Sistem pemilu bukanlah instrumen untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan perangkat konstitusional untuk memastikan kedaulatan rakyat berjalan secara efektif.
Jimly Asshiddiqie pernah mengingatkan bahwa demokrasi pada hakikatnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, setiap perubahan desain pemilu harus selalu diuji dengan pertanyaan sederhana tetapi mendasar: apakah perubahan tersebut memperkuat hak rakyat, meningkatkan kualitas representasi politik, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan?
Pertanyaan itulah yang semestinya menjadi kompas dalam setiap pembaruan sistem pemilu.
Pada akhirnya, pemilu yang baik bukanlah pemilu yang paling rumit ataupun paling sederhana. Pemilu yang baik adalah pemilu yang mampu menghadirkan keseimbangan antara efektivitas penyelenggaraan, kualitas representasi, dan kemudahan bagi pemilih.
Demokrasi memang tidak pernah selesai. Ia adalah pekerjaan lintas generasi yang selalu membutuhkan keberanian untuk memperbaiki diri. Namun satu hal tidak boleh berubah: setiap desain pemilu harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara.
Laboratorium demokrasi Indonesia akan terus berjalan. Tantangannya bukan sekadar menemukan sistem pemilu yang paling ideal, melainkan memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar membawa demokrasi Indonesia semakin matang, semakin inklusif, dan semakin mampu menghadirkan keadilan politik bagi seluruh warga negara.(sang)
