Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna (Institute of Economic and Political Resources/IEPR)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen (y-on-y) tampak impresif, terutama jika dibandingkan pertumbuhan tahunan sebelumnya yang stabil di kisaran 5 persen. Namun, angka agregat ini menyembunyikan dinamika mendasar yang patut dianalisis lebih kritis. Jika diamati lebih seksama, pertumbuhan utama didorong oleh konsumsi pemerintah dan rumah tangga, bukan peningkatan produktivitas sektor riil atau ekspor.
Belanja pemerintah melonjak signifikan, tercatat 21,81 persen, jauh melampaui pertumbuhan kuartal-kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga juga meningkat mencapai 5,52 persen, sementara ekspor hanya tumbuh 0,90 persen. Artinya, sebagian besar angka 5,61 persen berasal dari permintaan domestik yang tinggi bukan dari dorongan produktivitas atau daya saing internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan: “Apakah pertumbuhan ini benar-benar sustainable atau hanya pertumbuhan semu yang bersifat konsumtif dan fiskal-driven?”
Pertumbuhan berbasis konsumsi yang tajam ini tidak lepas dari kondisi fiskal pemerintah. Belanja publik yang meningkat mendorong ekonomi secara kuartalan tetapi sebagian didukung oleh defisit anggaran dan utang. Dengan rasio utang pemerintah yang relatif tinggi, pertumbuhan konsumsi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi fiskal tanpa peningkatan produktivitas sektor riil, rentan terhadap penurunan jika dukungan fiskal berkurang atau suku bunga naik.
Sektor-sektor produktif juga menunjukkan dinamika yang tidak merata. Industri pengolahan tumbuh 5,04 persen, perdagangan 6,26 persen, konstruksi 5,49 persen dan pertanian 4,97 persen. Sektor pertambangan dan penggalian yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap PDB justru terkontraksi 2,14 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan struktural belum merata dan sebagian besar ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik. Jika terjadi guncangan eksternal atau belanja publik dikurangi, angka 5,61 persen dapat terpengaruh drastis.
Dari perspektif kuartalan, pertumbuhan (Q-to-Q) bahkan menunjukkan kontraksi 0,77 persen dibanding Triwulan IV-2025. Kontraksi ini mengindikasikan adanya efek musiman dan menguatkan hipotesis bahwa pertumbuhan tahunan sebagian besar didorong oleh faktor sementara, bukan ekspansi riil yang konsisten. Fenomena ini mirip dengan pertumbuhan semu yang menonjol pada kuartal awal tahun, setelah kuartal akhir tahun sebelumnya tinggi akibat belanja Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, distribusi wilayah menegaskan ketimpangan yaitu; Pulau Jawa tetap menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi 57,24 persen, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi 7,93 persen karena pemulihan pariwisata. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan 5,61 persen tidak merata dan risiko sektor tertentu yang kontraksi dapat memengaruhi stabilitas nasional.
Angka 5,61 persen bukan sekadar kemenangan kuantitatif tetapi harus dibaca kritis. Pertumbuhan ekonomi saat ini didominasi konsumsi dan belanja publik dengan dukungan utang, sementara sektor produktif utama menunjukkan dinamika yang belum merata. Dari perspektif fiskal, pertumbuhan ini rentan terhadap tekanan eksternal dan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, pertumbuhan 5,61 persen adalah campuran antara pencapaian positif dan pertumbuhan semu yang menuntut strategi kebijakan ekonomi berkelanjutan yaitu: memperkuat produktivitas sektor riil, menyeimbangkan konsumsi dan investasi, serta menjaga keberlanjutan fiskal.9
*************
Senin, 11 Mei 2026
