JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (14/8/2026), memunculkan berbagai diskusi terkait arah perekonomian Indonesia pada 2027. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dan defisit anggaran dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menanggapi target tersebut, ekonom dari Institute of Economic & Political Resources (IEPR), Dr. Arya I.P. Palguna, menilai sasaran pertumbuhan 6 persen masih realistis, meski tidak mudah dicapai di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon dengan Swararakyat.com, Arya mengatakan target tersebut harus dipahami sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan.
“Kalau melihat tren beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Karena itu, target 6 persen memang cukup ambisius, tetapi bukan sesuatu yang mustahil,” ujarnya.
Menurut Arya, Indonesia masih memiliki sejumlah modal penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, mulai dari besarnya pasar domestik, ketersediaan sumber daya alam, hingga peluang investasi pada sektor hilirisasi dan manufaktur.
Namun, ia mengingatkan bahwa modal ekonomi tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas dan investasi yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Kontribusi investasi, ekspor bernilai tambah, produktivitas industri, dan kualitas sumber daya manusia harus meningkat,” katanya.
Arya menilai tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan pemerintah menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru agar Indonesia tidak terus terjebak dalam pola pertumbuhan sekitar 5 persen.
Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Fiskal Harus Tetap Dijaga
Selain target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027 dengan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Menurut Arya, angka defisit tersebut menunjukkan pemerintah masih berupaya menjaga disiplin fiskal. Meski demikian, ruang fiskal tetap perlu dikelola secara hati-hati.
“Ukuran kesehatan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari besar kecilnya defisit. Yang lebih penting adalah kemampuan meningkatkan penerimaan negara, beban bunga utang, struktur utang, dan kualitas belanja pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai pertanyaan mendasar bukan sekadar apakah pemerintah mampu membiayai belanja yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun, melainkan apakah belanja tersebut mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar daripada biaya pembiayaannya.
Menurutnya, APBN dapat menjadi pengungkit investasi swasta apabila diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi.
“Kalau belanja negara digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, maka manfaat ekonominya akan jauh lebih besar. Tetapi kalau lebih banyak bersifat konsumtif, ruang fiskal bisa semakin sempit dalam jangka panjang,” ujarnya.
Karena itu, Arya menegaskan bahwa penambahan utang tidak selalu menjadi persoalan selama digunakan untuk membiayai kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.
Hilirisasi dan Manufaktur Dinilai Jadi Mesin Pertumbuhan
Terkait delapan program prioritas nasional yang disiapkan pemerintah, Arya melihat sektor hilirisasi industri dan manufaktur memiliki peluang terbesar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja pada 2027.
Menurutnya, hilirisasi mampu menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang karena bahan mentah tidak lagi langsung diekspor, melainkan diolah menjadi produk antara maupun produk akhir.
“Dampaknya bukan hanya pada industri pengolahan, tetapi juga sektor transportasi, logistik, energi, jasa pendukung hingga perdagangan,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada produksi barang setengah jadi. Indonesia harus mampu membangun ekosistem industri yang menghasilkan teknologi, keterampilan, produk bernilai tinggi, dan pekerjaan berkualitas.
Selain hilirisasi, Arya juga menyoroti pentingnya sektor pangan sebagai fondasi ekonomi yang inklusif.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan. Jika pertanian terhubung dengan industri pengolahan, maka akan tercipta nilai tambah yang besar sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan,” jelasnya.
Menurut Arya, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 idealnya bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, hilirisasi dan manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan. Kedua, pangan dan agroindustri sebagai fondasi ekonomi yang inklusif. Ketiga, infrastruktur, energi, pendidikan, dan digitalisasi sebagai faktor pendukung produktivitas.
Pertumbuhan Harus Bermuara pada Kesejahteraan
Lebih jauh, Arya mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pencapaian angka pertumbuhan semata.
“Yang paling penting adalah apakah pertumbuhan itu mampu meningkatkan investasi, produktivitas tenaga kerja, daya saing industri, serta menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat,” katanya.
Menurut dia, tantangan utama ekonomi Indonesia pada 2027 bukan hanya mencapai target pertumbuhan 6 persen, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat luas.
“Jadi pertanyaannya bukan sekadar apakah ekonomi tumbuh 6 persen, tetapi apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang meningkat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” pungkasnya. (ESH)
(Wawancara Redaksi Swararakyat.com melalui sambungan telepon dengan Dr. Arya I.P. Palguna, Institute of Economic & Political Resources/IEPR).
