Skandal Penyadapan: Nama-Nama Besar di Pusaran Kasus

JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri terus menjadi perhatian publik. Kali ini, beredar daftar nama tokoh nasional yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Daftar yang beredar di media sosial tersebut memuat sejumlah nama dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat negara, pimpinan partai politik, mantan pejabat pemerintahan, pengusaha, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga insan pers.

Selain Prabowo, SBY, dan Megawati, sejumlah nama yang tercantum antara lain Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Nama sejumlah tokoh lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sjafrie Sjamsoeddin, Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan, Rocky Gerung, dan Gatot Nurmantyo juga disebut dalam daftar yang beredar.

Daftar memuat tokoh lintas kalangan

Tidak hanya kalangan politik dan pemerintahan, dokumen yang beredar juga mencantumkan sejumlah nama dari lingkungan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok aktivis.

Di antaranya terdapat nama jurnalis senior Karni Ilyas, pengusaha Haji Isam, mantan Menteri Teten Masduki, aktivis Asfinawati, dan sejumlah tokoh lainnya.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, terdapat beberapa versi daftar yang beredar dengan jumlah nama berbeda, mulai dari 42, 43, hingga lebih dari 60 nama.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang beredar di ruang publik belum memiliki satu dokumen yang dapat dipastikan sebagai daftar resmi.

Polri ungkap sasaran penyadapan lintas institusi

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan ilegal dalam perkara tersebut mencakup berbagai kalangan.

Sasaran yang disebut dalam pemaparan penyidikan antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Kapolri menegaskan bahwa penyebutan pihak-pihak tersebut sebagai sasaran penyadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Dengan demikian, keterangan resmi Polri sejauh ini mengonfirmasi adanya dugaan penyadapan terhadap berbagai kategori pihak, tetapi tidak otomatis membenarkan seluruh nama dalam daftar yang beredar di media sosial.

Publik menunggu transparansi penyidikan

Beredarnya daftar nama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai luasnya dugaan praktik penyadapan dan siapa saja pihak yang benar-benar menjadi sasaran.

Publik juga menantikan penjelasan aparat penegak hukum mengenai identitas korban, mekanisme penyadapan, rentang waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki akses terhadap sistem penyadapan tersebut.

Transparansi penyidikan menjadi penting agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi maupun merugikan pihak-pihak yang namanya dicantumkan.

Hingga berita ini ditulis, daftar nama yang beredar di media sosial belum dapat dipastikan sebagai daftar resmi korban penyadapan yang telah diverifikasi penyidik.

SWARARAKYAT.COM menegaskan bahwa pencantuman nama dalam daftar yang beredar bukan bukti bahwa seseorang benar-benar menjadi korban penyadapan. Konfirmasi resmi aparat penegak hukum tetap diperlukan. (ESH)