Oleh : Rd. Dadan K. Ramdan, MT.*)
Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendatangkan 100 ribu ekor sapi perah pada 2027—sebagai tahap awal menuju target satu juta ekor hingga 2029—merupakan langkah ambisius untuk memutus ketergantungan impor susu nasional. Selama bertahun-tahun, produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya berkisar pada angka 820 ribu hingga 968 ribu ton per tahun, atau baru mampu memasok sekitar 20 persen dari total kebutuhan nasional yang mencapai hampir 5 juta ton per tahun. Sementara itu, 80 persen sisanya masih ditutup melalui impor susu bubuk skim dan lemak susu.
Namun, mengejar swasembada susu tidak bisa dilakukan hanya dengan menambah populasi ternak di hulu. Tanpa pembenahan struktur pasar dan kesiapan industri pengolahan di hilir, gelombang kedatangan ratusan ribu sapi impor tersebut justru berpotensi memicu krisis baru: banjir pasokan susu segar yang berakhir pada penolakan industri dan anjloknya harga di tingkat peternak.
Beda Padi, Beda Susu
Kebijakan persusuan nasional kerap disamakan dengan tata niaga beras, padahal kedua komoditas ini memiliki karakteristik rantai pasok yang bertolak belakang. Pada komoditas padi, rantai serapan di tingkat hilir sudah terdesentralisasi. Ribuan penggilingan padi (huller) berskala kecil, menengah, hingga besar tumbuh merata di sentra produksi. Selain itu, negara memiliki Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker) yang menyerap gabah saat panen raya agar harga tidak jatuh.
Sebaliknya, susu segar adalah komoditas yang sangat rentan rusak (ultra-perishable). Susu yang baru diperah hanya bertahan maksimal dua hingga empat jam pada suhu ruang sebelum mengalami peningkatan jumlah bakteri (Total Plate Count) dan kerusakan kualitas. Ia mutlak membutuhkan tangki pendingin (cooling unit), rantai dingin (cold chain) yang presisi, serta fasilitas pengolahan segera dalam hitungan jam. Susu tidak bisa ditimbun di gudang seperti gabah kering giling.
Di sinilah letak kerentanannya. Saat ini, ketika pasokan lokal baru memenuhi 20 persen kebutuhan nasional, rantai pasok tampak berjalan tenang. Namun, persoalan pelik akan meledak begitu populasi sapi impor mulai berproduksi dan mendorong pasokan lokal naik menuju level 40 hingga 50 persen kebutuhan nasional (sekitar 2 hingga 2,5 juta ton per tahun). Pertanyaannya: siapa yang akan menampung dan mengolah lonjakan susu segar tersebut?
Jebakan Oligopsoni, Krisis Hulu, dan “Kenyamanan” Impor
Struktur industri persusuan di Indonesia saat ini masih menghadapi penyempitan leher botol (bottleneck) yang serius di sektor hilir maupun hulu. Dari puluhan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang beroperasi di Indonesia, data kajian akademik menunjukkan hanya sekitar 14 perusahaan berskala besar yang benar-benar menyerap susu segar lokal, dan pasar tersebut didominasi oleh korporasi swasta serta Penanaman Modal Asing (PMA). Struktur pasar yang bersifat oligopsoni—puluhan ribu peternak kecil berhadapan dengan segelintir pembeli besar—membuat posisi tawar peternak rakyat sangat lemah.
Penentuan harga dasar hingga standar pengujian kualitas (seperti kadar lemak, total padatan, dan tingkat bakteri) sepenuhnya berada di kendali laboratorium pihak pembeli. Peternak maupun koperasi sering kali tidak berdaya ketika pasokan mereka dipotong harganya atau ditolak dengan alasan tidak memenuhi standar mutu.
Di sektor hulu, posisi peternak rakyat kian terjepit oleh persoalan skala usaha dan biaya produksi. Sekitar 80 persen produksi susu domestik ditopang oleh peternak rakyat dengan kepemilikan rata-rata hanya dua hingga lima ekor sapi per peternak—jauh dari skala ekonomis ideal minimal 10 hingga 15 ekor.
Produktivitas sapi perah di Indonesia pun masih tertinggal di angka 8 hingga 12,5 liter per ekor per hari, dibandingkan negara produsen utama seperti Selandia Baru atau Amerika Serikat yang menembus di atas 30 liter per ekor per hari. Di saat bersamaan, biaya pakan menyedot 50 hingga 70 persen total ongkos produksi, diperparah oleh fakta bahwa sekitar 80 persen peternak mengalami kekurangan lahan hijauan pakan ternak akibat alih fungsi lahan di Pulau Jawa.
Lebih jauh lagi, sejak pencabutan aturan rasio wajib serap susu lokal (Inpres No. 4/1998) pasca-krisis 1998 dan berlakunya perjanjian perdagangan bebas bertarif bea masuk nol persen dengan negara eksportir utama seperti Australia dan Selandia Baru, banyak IPS menikmati “kenyamanan” mengolah bahan baku impor. Mengimpor susu bubuk skim jauh lebih praktis, tahan lama, dan harganya bisa lebih murah sekitar lima persen dibandingkan susu segar lokal, daripada harus berinvestasi membangun jaringan tangki pendingin di pelosok desa.
Di sisi lain, instrumen penyangga negara di sektor susu belum bekerja optimal. Penyerapan susu segar lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berjalan lambat dan belum menjadi tulang punggung pasar utama. Negara pun belum memiliki lembaga stabilisator stok persusuan layaknya Bulog yang siap membeli dan mengonversi kelebihan susu segar menjadi produk tahan lama saat terjadi lonjakan produksi.
Belajar dari India, Selandia Baru, dan Vietnam
Negara-negara yang sukses membalikkan keadaan dari importir menjadi raksasa produsen susu tidak pernah menyerahkan nasib peternaknya pada mekanisme pasar bebas semata. India, melalui program Operation Flood yang melahirkan koperasi Amul, sukses memutus monopoli industri swasta dengan membangun struktur koperasi tiga lapis (Anand Pattern) yang menaungi jutaan peternak kecil berkapasitas satu hingga tiga ekor sapi. Pabrik-pabrik pengolahan susu berskala besar dimiliki secara kolektif oleh federasi koperasi peternak. Ketika produksi melimpah, pabrik milik koperasi tersebut otomatis mengonversi susu segar menjadi susu bubuk dan mentega sehingga tidak ada setetes pun susu peternak yang ditolak.
Selandia Baru pun menerapkan prinsip serupa melalui Fonterra, di mana sekitar 10.500 peternak sapi perah menjadi pemegang saham langsung di pabrik pengolahan dengan aturan kewajiban serap mutlak (open entry) atas seluruh susu anggota. Sementara itu, Vietnam mengandalkan BUMN seperti Vinamilk sebagai lokomotif industri untuk membangun pabrik pengolahan di sentra ternak dan mengikat kontrak jangka panjang dengan peternak. Pemerintah Vietnam juga secara tegas mewajibkan penggunaan susu segar lokal—bukan susu bubuk rekonstitusi impor—untuk program susu sekolah nasional guna menciptakan pasar pasti (captive market).
Peran Strategis Danantara dan Koperasi
Indonesia membutuhkan terobosan serupa sebelum sapi-sapi impor tahun 2027 mulai diperah. Di titik inilah peran Danantara sebagai badan pengelola investasi negara menjadi sangat mendesak. Danantara perlu masuk secara strategis untuk membangun dan memiliki Industri Pengolahan Susu (IPS) negara berskala besar di sentra-sentra peternakan rakyat.
Kehadiran IPS negara melalui Danantara memiliki tiga fungsi vital sekaligus. Pertama, memecah dominasi dan struktur monopsoni IPS swasta/PMA sehingga tercipta persaingan harga yang sehat dan adil bagi peternak. Kedua, berfungsi sebagai offtaker utama dan stabilisator pasokan nasional yang mampu mengolah kelebihan susu segar menjadi susu UHT, susu bubuk skim, keju, dan mentega untuk menyubstitusi 80 persen bahan baku impor industri makanan-minuman nasional. Ketiga, menjadi pemasok utama kebutuhan susu segar untuk program Makan Bergizi Gratis.
Model bisnis IPS negara ini harus diintegrasikan langsung dengan koperasi peternak di tingkat desa—termasuk penguatan koperasi susu eksisting maupun Koperasi Desa Merah Putih—dalam skema ekosistem hulu-hilir. Koperasi di tingkat desa bertugas mengelola unit pendingin (cooling unit), menyediakan pakan konsentrat dan hijauan dengan harga terjangkau, mengelola limbah ternak menjadi instalasi biogas komunal dan pupuk organik, sekaligus memiliki porsi saham atau skema bagi hasil di pabrik pengolahan milik negara tersebut.
Pada akhirnya, mendatangkan 100 ribu hingga satu juta ekor sapi perah hanyalah langkah awal. Swasembada susu sejati baru akan terwujud apabila negara berani hadir menguasai rantai pengolahan di hilir, memutus jeratan monopoli bahan baku impor, dan memastikan setiap tetes susu peternak rakyat dihargai secara bermartabat.
*)Penulis adalah Pegiat Pangan Nirlaba di Wilayah Jawa Barat dan Ketua Bidang Litbang Asosiasi Peternak dan Pedagang Daging Sapi Segar Nusantara (APPRESIASI NUSANTARA).













