SWARARAKYAT.COM – Jakart – Unjuk rasa menolak gaji dan tunjangan anggota DPR RI berujung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8). Polisi dan demonstran saling berhadap-hadapan hingga pecah bentrokan.
Ratusan pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi, seperti HMI, SEMMI, BEM Nusantara, hingga Generasi Milenial Indonesia, memaksa masuk ke gedung parlemen untuk menyuarakan tuntutan: “Bubarkan DPR, hapus gaji dan tunjangan anggota DPR, serta sahkan RUU Perampasan Aset.”
Ketegangan meningkat saat massa mendorong pagar, melakukan vandalisme dengan grafiti “BUBARKAN DPR”, dan menyalakan kembang api ke arah polisi anti-huru-hara. Bahkan, sebuah sepeda motor terbakar di lokasi.
Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk memukul mundur massa. Juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyebut 1.250 personel diterjunkan demi mengamankan kawasan DPR.
Sejumlah fasilitas umum rusak, termasuk pos polisi dan kaca gedung di sekitar Senayan. Setidaknya satu pengunjuk rasa terluka akibat ledakan petasan, enam orang ditangkap, dan beberapa lainnya luka-luka terkena lemparan batu.
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi singkat aksi tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi rakyat. Namun, hingga berita ini diturunkan, pimpinan parlemen lainnya maupun perwakilan pemerintah belum memberikan komentar resmi.
Meski aparat sempat berhasil memukul mundur massa pada sore hari, situasi kembali memanas menjelang malam. Bentrokan berlanjut hingga malam hari, ketika sebagian demonstran kembali berkumpul di sekitar Senayan. Suara letusan gas air mata, sirene, dan teriakan massa terdengar hingga larut. Beberapa titik api dari ban terbakar juga terlihat di ruas jalan dekat kompleks parlemen.
Polisi tetap berjaga ketat hingga malam dengan barikade kawat berduri dan kendaraan taktis untuk mencegah massa kembali masuk ke kawasan DPR. Hingga tengah malam, situasi belum sepenuhnya reda, menyisakan ketegangan antara aparat dan demonstran yang menolak bubar. (*)
