Jakarta,SwaraRakyat.com – Praktisi hukum asal Maluku Barat Daya, Fredi Moses Ulemlem, memastikan dirinya akan menghadiri undangan di Mabes Polri pekan depan. Kehadirannya bukan tanpa alasan. Ia diminta menjelaskan sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani Ditreskrimsus Polda Maluku, termasuk kasus Jalan Wetar dan skandal dana Covid-19 yang menyeruak sejak 2024 lalu.
“Kami hadir di Mabes Polri untuk memberi penjelasan soal kasus yang sedang ditangani. Selain itu, kami juga akan membawa surat terkait dugaan korupsi talud Tepa,” tegas Fredi, Minggu (5/10).
Lebih jauh, Fredi menegaskan bahwa langkahnya bukan sekadar soal laporan hukum, tetapi juga upaya menggugah kesadaran pejabat publik di Maluku Barat Daya (MBD) yang selama ini dianggapnya meremehkan suara rakyat kecil.
“Pesan kami kepada para pejabat, baik eksekutif, legislatif, maupun birokrasi: jangan meremehkan orang lain. Kesombongan adalah awal kehancuran kalian sendiri. Kami tidak takut dengan kekuasaan manapun. Kami hanya takut pada kekuasaan Tuhan yang abadi,” ucapnya lantang.
Menurut Fredi, kemajuan MBD harus dibangun di atas keadilan dan kebenaran, bukan kelaliman dan korupsi. Ia menyoroti birokrasi yang kerap menutupi kebobrokan dengan narasi bahwa kritik berarti melawan pemerintah.
-
Fokus Fredi: Mendukung Bupati Benyamin Thomas Noach dalam menyelesaikan ketertinggalan daerah
-
Peringatan: Praktik KKN yang merusak citra dan nama baik MBD tidak akan dibiarkan
“Kalau kalian niat baik, kerja yang baik dan benar, bantulah Bupati menyelesaikan persoalan ketertinggalan, bukan menyembunyikan kebusukan.”
Fredi mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi kejahatan luar biasa dengan dampak luas terhadap perekonomian dan kehidupan manusia.
-
Referensi Internasional: Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) PBB 2003
-
Implementasi Nasional: UU No. 7 Tahun 2006
-
Bentuk Korupsi: Suap, penggelapan, pencucian uang
“Perjuangan ini bukan soal melawan siapa, tapi membela kepentingan rakyat dan masa depan MBD.”
Fredi menegaskan, narasi yang menyebut kritik berarti melawan Bupati hanyalah cara birokrasi menutupi kebobrokan mereka.
“Kami tidak melawan pemerintah, kami melawan kebobrokan. Jika kalian bertahan di jalan busuk ini, sejarah yang akan mengadili kalian.”(sang)
