Oleh: Ferdi Moses Ulemlem, SH. MH
Jakarta, 15 November 2025O
Jakarta,SwaraRakyat.com – Di banyak daerah, kritik terhadap pemerintah adalah bagian wajar dari dinamika demokrasi. Namun ada ironi yang terjadi di Maluku Barat Daya (MBD): yang dikritik bukan pemerintahnya, melainkan orang yang berani mengkritik pemerintah. Fenomena ini bukan sekadar kelucuan sosial, tetapi sinyal kemunduran intelektual yang mengkhawatirkan.
Saya mendapat serangan dari pihak-pihak yang kapasitasnya tidak jelas. Tidak diketahui profesinya, tidak jelas kompetensinya, bahkan tidak dapat dipastikan apa tujuan mereka selain mengeluarkan opini tanpa dasar. Mereka bukan ahli, bukan pengamat, tetapi justru paling lantang bersuara. Dari jauh terlihat jelas: ini bukan kritik, ini keresahan dari orang-orang yang nyaman hidup dalam budaya menjilat.
Banyak teman dari luar daerah mengikuti dinamika ini dan mengirimkan komentar pedas:
“Bro, daerahmu kebanyakan penjilat dan kurang literasi.”
Anehnya, saya tidak tersinggung. Karena ketika melihat bagaimana sebagian individu bersikap manis di media sosial namun berubah rendah hati saat berhadapan dengan pejabat, saya tahu komentar itu bukan penghinaan, itu kenyataan sosial yang pahit.
Mental Terjajah di Era Merdeka
Kita telah merdeka puluhan tahun. Namun ada yang mentalnya masih terjajah. Bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh rasa takut kehilangan kedekatan dengan kekuasaan. Mereka lantang berbicara soal rakyat, tetapi merunduk rendah di depan penguasa. Ini adalah bentuk feodalisme modern yang hidup subur di banyak daerah, termasuk MBD.
Saat saya menyoroti isu korupsi dan kinerja pemerintahan, muncul orang-orang yang tiba-tiba rajin menghubungi saya. Bukan untuk berdiskusi atau membela kepentingan publik. Tujuan mereka sederhana: agar Bupati tahu bahwa mereka sedang “mengurus” saya.
Perilaku seperti ini menunjukkan betapa sebagian kecil elit memilih mengolah isu kecil demi imbalan besar, pangkat kecil demi kehormatan palsu.
Dalam bahasa aktivis: mau mangail kio.
Dalam bahasa politik: oportunis kelas teri bermental jongkok.
Budaya Palsu yang Menjadi Tradisi
Kadang saya berpura-pura tidak tahu, hanya untuk melihat siapa yang tampil menjadi “pahlawan kesiangan.” Mereka datang dengan wajah seolah bijak, padahal yang mereka buru hanyalah pengakuan dari penguasa.
Seorang Profesor asal MBD pernah berkata,
“Ada manusia yang bangga menjadi babu untuk majikan yang salah.”
Seorang Doktor menambahkan istilah yang tepat: LTTL, Lain Tau-Tau Lain.
Palsu di depan, palsu di belakang, palsu di semua tempat.
Budaya seperti inilah yang menghambat kemajuan MBD. Bukan karena kita kekurangan SDA, bukan karena kita tidak punya tokoh intelektual. Tetapi karena terlalu banyak yang menjadikan menjilat sebagai mata pencaharian dan diam sebagai kebijakan publik.
Mengkritik untuk Menyelamatkan Masa Depan
Ada satu kalimat yang mungkin terdengar keras, tetapi perlu diucapkan dengan jujur:
Jika penjilat dan pengecut dibiarkan menguasai panggung, maka kita sedang membunuh masa depan daerah kita sendiri.
Korupsi yang berulang, pejabat yang tak tersentuh, daerah yang stagnan, semua itu bukan kebetulan. Itu terjadi karena publik memberi panggung kepada mereka yang bicara demi kedekatan, bukan demi kebenaran.
Saatnya kita memiliki rasa malu.
Malu menjadi alat kekuasaan yang salah.
Malu menukar harga diri demi jabatan kecil.
Malu menjadi bagian dari masalah tetapi merasa diri bagian dari solusi.
MBD tidak butuh pahlawan kesiangan.
MBD butuh warga yang berani bersuara ketika banyak orang memilih tunduk.
Jika suara keberanian dibungkam, jangan heran jika generasi setelah kita hanya mewarisi satu hal: daerah yang dikuasai mental jongkok dan budaya menjilat.(sang)
