SWARARAKYAT.COM – Saat ini semua negara sedang mengalami kekeringan dampak dari adanya fenomena El Nino. Kondisi ini membuat masyarakat dunia termasuk Indonesia menkhawatirkan stok beras.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap stok beras.
Di Indonesia sendiri Ia menyebut ada tujuh provinsi yang terdampak dari adanya kekeringan.
“Ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini nanti di Jakarta mungkin nanti di daerah untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. yang paling penting stoknya ada,” kata Jokowi, Senin (11/9/2023).
Dari hasil tinjauannya di gudang Bulog, Jokowi mengatakan bahwa masih ada stok beras di gudang-gudang Bulog.
Dimana saat ini di gudang Bulog terdapat 1,6 juta ton. Sedangkan 400.000 ribu ton beras sisa dari kuota impor tahun ini sedang dalam perjalanan.
“Barangnya ada, berasnya ada. Setelah yang di dalam gudang 1,6 juta dalam perjalanan 400.000 ton sehingga akan ada stok 2 juta (ton) biasanya stok kita itu hanya 1,2. normal. 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta sehingga kita tidak usah khawatir,” imbuhnya.
Sebagai mendukung ketersediaan beras di masyarakat, pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun setiap KPM akan menerima 10 kilogram bantuan pangan beras per bulan selama tiga bulan.
“Setiap bulan kira-kira 210.000 ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November nov. Kalau stoknya kita lihat masih (ada) nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” jelasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, peluncuran bantuan pangan oleh Presiden Jokowi tersebut menandai digulirkannya bantuan tersebut ke seluruh Indonesia dengan sasaran penerima sebanyak 21,35 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial.
Arief mengatakan, bantuan pangan beras merupakan salah satu langkah intervensi yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada terjaganya inflasi.
“Hal ini juga tentunya kita harapkan bisa memberikan menekan laju kenaikan harga beras. Terlebih inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9% dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, namun Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan,” ujar Arief. (SR/Arum)
