Ambon, Swararakyat.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris (FCDO), Oxford Policy Management (OPM), dan INFID menggelar Dialog Kebijakan “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI)” di Ambon, 15–16 September 2025.
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan pentingnya forum ini untuk mempercepat implementasi PRKBI. “Maluku memiliki posisi strategis dengan potensi energi terbarukan dan sumber daya kelautan. Kolaborasi multipihak akan menjadikan Maluku model PRKBI yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Maluku dikenal sebagai lumbung ikan nasional dengan subsektor perikanan yang menyumbang 58% PDRB. Sebanyak 87% penduduknya bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Provinsi ini memiliki tutupan hutan seluas 3,07 juta hektare serta ekosistem karbon biru (mangrove, lamun, terumbu karang) seluas 1,21 juta hektare, sehingga berperan penting dalam penyerapan karbon.
Forum ini juga menjadi audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku guna memperkuat dukungan kebijakan daerah. Meski masih menghadapi tantangan dalam kerangka regulasi dan partisipasi pemangku kepentingan, Maluku memiliki peluang besar memperkuat tata kelola dan kapasitas PRK.
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, menegaskan integrasi PRKBI dalam perencanaan daerah adalah strategi pembangunan jangka panjang. “Dengan target pengurangan emisi 60,93% pada 2030, Maluku dapat menjadi model provinsi lain menuju Net Zero Emissions 2060,” ujarnya. (*)
