CIREBON, SWARARAKYAT.COM – Tren kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) mulai membayangi daya beli masyarakat, bahkan memicu kekhawatiran akan tergerusnya anggaran belanja rumah tangga di akhir tahun. Menanggapi fenomena tahunan ini, Pakar Ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon, Yekti Nilasari, S.E., M.Ak., menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah intervensi yang terukur dari hulu ke hilir.
Menurut Yekti, lonjakan harga bahan pokok seperti cabai, bawang merah, telur, hingga beras tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme pasar semata, mengingat faktor cuaca ekstrem dan tingginya konsumsi musiman ikut mempersempit margin pasokan serta membuka celah permainan harga di tingkat perantara.
“Kenaikan harga pangan jelang Nataru merupakan pola berulang akibat ketimpangan antara lonjakan permintaan (demand) dan keterbatasan pasokan (supply). Untuk meredamnya, intervensi tidak cukup dilakukan di hilir lewat sidak pasar yang sifatnya sementara, tetapi harus menyentuh efisiensi distribusi dari sentra produksi,” ujar Yekti dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Ia memaparkan setidaknya ada empat solusi strategis yang perlu segera dioptimalkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemangku kepentingan terkait agar stabilitas harga benar-benar dirasakan oleh konsumen:
• Intensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM): Pemerintah perlu memperbanyak titik pasar murah secara berkala di wilayah padat penduduk, bukan sekadar seremonial satu atau dua hari. Langkah ini efektif memotong rantai distribusi yang panjang sehingga masyarakat mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Juga: Di Persimpangan Pangan dan Geoekonomi: Menakar Masa Depan Industri Sapi Potong Indonesia
• Kerja Sama Antardaerah (KAD): Daerah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Cirebon perlu memperkuat skema pasokan langsung dengan daerah sentra produksi komoditas hortikultura maupun peternakan. Skema business-to-business antar-BUMD pangan dapat menekan biaya logistik dan meminimalkan peran tengkulak yang kerap mengambil margin berlebih.
• Penguatan Cadangan Pangan dan Pengawasan Stok: Satgas Pangan bersama dinas terkait harus memastikan ketersediaan stok di gudang distributor utama aman dan mencegah praktik penimbunan spekulatif yang kerap memicu kepanikan belanja (panic buying). Sanksi tegas juga perlu disiapkan bagi spekulan yang sengaja menahan barang demi keuntungan sesaat.
• Pemberdayaan Rantai Pasok Lokal: Mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani lokal di wilayah Ciayumajakuning untuk memenuhi kebutuhan pasar setempat, sehingga ketergantungan pasokan dari luar provinsi dapat dikurangi sekaligus menggerakkan roda ekonomi petani lokal secara langsung.
Yekti menambahkan, stabilitas harga pangan di penghujung tahun sangat krusial untuk menjaga laju inflasi daerah sekaligus melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner agar tidak tergerus biaya bahan baku di tengah momentum puncak penjualan akhir tahun.
“Jika distribusi lancar dan informasi stok transparan kepada publik, ekspektasi inflasi masyarakat bisa diredam. Konsumen pun tidak perlu melakukan aksi borong yang justru memperparah kelangkaan di tingkat pengecer, sehingga momentum Nataru dapat berjalan kondusif bagi semua pihak,” tutupnya. (Ren)













