Jakarta, Swararakyat.com – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampilkan identitas Betawi melalui desain sejumlah bangunan publik justru dinilai keliru arah. Alih-alih memperkuat karakter budaya, langkah itu dianggap hanya menghasilkan tampilan artifisial yang kehilangan ruh Betawi sesungguhnya.
Penggiat budaya Betawi sekaligus Anggota DPD RI periode 2014–2019, DR. Azis Khafia, menilai Pemprov DKI gagal memahami filosofi arsitektur Betawi. Menurutnya, banyak bangunan baru di pusat Jakarta yang diberi ornamen Betawi secara serampangan tanpa kajian budaya yang matang.
“Munculnya bangunan kotak di pusat Jakarta dengan gaya yang katanya berarsitektur Betawi mungkin dimaksudkan untuk mengesankan Betawi sebagai budaya inti Jakarta. Tapi saya sebagai orang Betawi justru melihatnya nora dan kampungan,” ujar Azis, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan bahwa arsitektur Betawi bukan sekadar tempelan ornamen seperti gigi balang atau jendela Betawi. Setiap elemen memiliki makna, tata letak, dan aturan yang diwariskan turun-temurun.
“Gigi balang memang identik Betawi, jendela Betawi juga khas. Tapi lihat dulu penempatannya. Semua ada syarat dan rukunnya, kata tetua Betawi. Bukan asal nemplok, asal tempel, lalu dianggap sudah mewakili Betawi,” tegasnya.
Azis menyayangkan kebijakan Pemprov yang terkesan ingin menonjolkan identitas Betawi, namun tidak melibatkan para ahli budaya dalam proses perencanaan. Akibatnya, yang muncul justru bangunan-bangunan dengan wajah Betawi palsu—indah di permukaan, tapi kosong makna.
“Inilah bukti Pemda gagal paham. Semangatnya mungkin baik, tapi caranya keliru. Kalau mau serius mengangkat budaya Betawi, ya harusnya dengarkan orang Betawi yang paham budaya, bukan asal menunjuk konsultan proyek,” kritiknya.
Untuk menghindari kekeliruan serupa di masa depan, Azis mengusulkan agar Pemprov DKI membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawal penerapan budaya Betawi dalam kebijakan pembangunan.
“Kedepan Pemda harus membentuk semacam clearing house di Pemprov, yang anggotanya benar-benar pakar budaya Betawi. Lembaga ini yang memberi approval terhadap setiap penerapan unsur Betawi dalam bangunan publik,” ujarnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut penting agar identitas Betawi tidak lagi diperlakukan sekadar aksesori kosmetik pembangunan.
“Jangan sampai Jakarta sibuk mengaku Betawi, tapi caranya justru melecehkan nilai-nilai Betawi. Tanpa mekanisme yang jelas, bangunan bergaya Betawi akan terus nongol serampangan di pusat kota,” kata Azis.
Ia menegaskan, pelestarian budaya Betawi bukan hanya soal simbol visual, melainkan penghormatan terhadap filosofi dan kearifan lokal yang telah hidup ratusan tahun.
“Kalau Pemda mau benar-benar menghormati Betawi, libatkan ahlinya. Jangan cuma pakai ornamen sebagai pemanis proyek. Itu bukan pelestarian, tapi sekadar pencitraan,” pungkasnya. (*)
