Jakarta, Swararakyat.com— Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan, Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., bersama jajaran pengurus DPP, serta DPW DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur melakukan audiensi dengan anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ali Mahsun Atmo menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang saat ini dihadapi para pedagang kaki lima (PKL), serta UMKM terutama terkait kebijakan revitalisasi ruang publik dan penataan ruang publik yang kerap dilakukan tanpa solusi yang berpihak kepada pelaku usaha mikro. Ia mencontohkan kasus diratusan bangunan liar Kabupaten Bekasi, di mana ribuan pedagang digusur dari lokasi usaha tanpa adanya penataan kembali yang manusiawi dan berkeadilan.
“Kami menolak keras penggusuran yang tidak menghadirkan solusi. Revitalisasi ruang publik harus disertai dengan kebijakan afirmatif. Kami juga mendorong pemerintah daerah menyediakan kuota minimal 30% area di alun-alun, taman, atau ruang publik lain untuk pedagang kecil. Negara tidak boleh abai terhadap rakyat kecil yang mencari nafkah dengan cara halal untuk isi perut keluarga dan sekolahkan anak anak generasi bangsa,” tegas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.
Selain itu, mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBMI 1995-1998 ini juga menyoroti permasalahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan PKL, terutama mereka yang kesulitan membayar cicilan kredit akibat fluktuasi ekonomi. Ia mendorong pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi dan keringanan kredit, bukan penagihan keras yang justru mematikan usaha rakyat kecil.
“Banyak PKL UMKM saat ini menunggak kredit bukan karena malas, tetapi karena daya beli menurun dan biaya hidup meningkat, serta residu dampak pandemi covid-19. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan solutif agar mereka tetap bisa berusaha dan bertahan. Untuk itu, melalui Komisin VI DPR RI kami menitipkan aspirasi ke pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto untuk segera realisasikan PP 47/2024 penghapusan utang 1 juta UMKM, dan perlonggar SLIK OJK. Sehingga PKL UMKM bisa akses permodalan kembali, serta terdongkrak plafon kredit PKL UMKM yang saat ini hanya berkisar 19% dari total plafon kredit nasional” ujar Mantan Pembantu Rektor Undar Jombang 2010-2012.
Menanggapi hal tersebut, Darmadi Durianto, anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh APKLI Perjuangan. Menurutnya, persoalan sektor informal memang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Saya akan menampung dan membawa aspirasi ini ke pembahasan di Komisi VI. Prinsipnya, negara harus berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama PKL yang menjadi bagian penting dari ekonomi rakyat. Kami akan dorong agar ada kebijakan yang lebih inklusif, baik dalam hal penataan ruang maupun akses pembiayaan,” kata Darmadi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan DPR perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi rakyat seperti APKL Perjuangan, agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara APKLI Perjuangan dan Komisi VI DPR RI untuk terus berkomunikasi dan bersinergi dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.(*)
