Jakarta,SwaraRakyat.com — Pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum untuk memastikan kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal nasional, sekaligus memperkuat stabilitas serta kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
Pandangan itu disampaikan Soegiarto Santoso, S.E., Ketua PIMNAS GKN (Generasi Kebangkitan Nusantara), dalam wawancara pada 16 September 2026 mengenai dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurut Soegiarto, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan perlu diikuti kepastian mengenai arah kebijakan dan pengelolaan keuangan negara.
“Yang paling penting bukan semata-mata siapa orangnya, tetapi bagaimana kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal tetap terjaga,” kata Soegiarto.
Ia menilai stabilitas, konsistensi, dan kepercayaan merupakan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian Menteri Keuangan baru. Kebijakan yang telah berjalan baik perlu dilanjutkan, sementara berbagai persoalan yang masih ada harus diperbaiki.
“Jangan sampai pergantian kepemimpinan justru menimbulkan ketidakpastian,” ujarnya.
Memperkuat Ekonomi Nusantara
Soegiarto menekankan bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal harus melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Pembangunan, menurut dia, tidak boleh hanya bertumpu pada pusat, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Indonesia bukan hanya Jakarta. Kita punya begitu banyak daerah dengan karakter dan potensi ekonomi yang berbeda-beda,” katanya.
Potensi tersebut, lanjutnya, tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, industri hingga pariwisata.
Karena itu, kebijakan pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengembangkan kekuatan ekonominya dengan tetap berada dalam kerangka pembangunan nasional.
“Kekuatan Nusantara justru akan semakin besar kalau pusat dan daerah tumbuh bersama,” ujarnya.
Menurut Soegiarto, daerah tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima pembangunan. Daerah harus didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui dukungan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta kebijakan yang membuka ruang bagi berkembangnya potensi lokal.
“Kalau kita bicara Nusantara, maka kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Pertumbuhan dan Pemerataan
Soegiarto mengatakan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Namun, kebijakan fiskal juga harus mampu menggerakkan perekonomian dan menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Masyarakat perlu merasa bahwa pemerintah hadir. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Daerah juga membutuhkan dukungan agar pembangunan tidak berhenti,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari sisi penerimaan dan belanja negara. Dampaknya terhadap masyarakat, dunia usaha, serta perkembangan ekonomi daerah juga perlu menjadi perhatian.
Ia berharap pembangunan nasional dapat menciptakan lebih banyak pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah sehingga pemerataan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan dan penciptaan kesempatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Soegiarto menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang besar. Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola secara baik melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Bagi GKN, perspektif Nusantara berarti membangun Indonesia dengan melihat kekuatan setiap wilayah sebagai bagian dari kekuatan nasional.
“Kalau pusat kuat, daerah juga harus kuat. Kalau daerah tumbuh, Indonesia secara keseluruhan akan semakin kuat. Itu yang harus kita jaga bersama,” tutup Soegiarto.(sang)
