SWARARAKYAT.COM, Jakarta – Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan (SOPMIK) bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Timur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Desakan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Transportasi Laut di Indonesia: Siapa yang Bertanggung Jawab?” di Jakarta Timur, Minggu (4/8/2025).
Diskusi yang digelar di Kedai Kopi Moroseneng, Duren Sawit, menghadirkan Arief Wicaksana, Wakil Ketua PD FSPTI DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum SOPMIK; Mohaladon, pengamat kebijakan publik; dan Naufal Rais, Wakil Bendahara Umum PB SEMMI. Ketiganya menyoroti rentetan kecelakaan laut dalam sebulan terakhir yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan mitigasi oleh Kementerian Perhubungan.
“Kami menilai Menteri Perhubungan, Wamenhub, dan Dirjen Hubla sudah kehilangan legitimasi moral dan administratif untuk mengelola sektor pelayaran. Mereka harus segera dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai insiden yang terjadi,” ujar Arief Wicaksana.
Menurut Arief, insiden seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM V Barcelona di perairan Sulawesi Utara menjadi bukti adanya kegagalan sistemik. Ia juga menyebut bahwa dalam dua minggu terakhir, setidaknya telah terjadi dua kecelakaan kapal di Selat Bali yang mengindikasikan adanya pola kelalaian yang berulang.
Senada dengan itu, Mohaladon menyatakan bahwa Dirjen Hubla sebagai figur yang lama berkecimpung di dunia pelayaran seharusnya mampu mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial.
“Jika masalah seperti ini terus dibiarkan, kita patut menduga adanya pembiaran sistemik, atau bahkan praktik-praktik penyelewengan di balik layar. Ini bukan hanya persoalan teknis, tapi sudah masuk ke ranah integritas kelembagaan,” ujarnya.
Sementara itu, Naufal Rais menekankan pentingnya evaluasi struktural dan segera dari Presiden. “Sudah saatnya Presiden Prabowo turun tangan langsung. Jangan tunggu korban berikutnya. Reformasi total sektor transportasi laut harus dimulai dari atas,” katanya.
SOPMIK dan SEMMI juga menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu 3×24 jam jika tidak ada langkah konkret berupa pencopotan pejabat terkait. Mereka menganggap, permasalahan ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan juga bentuk pengabaian tanggung jawab publik. (*)
