Banjir, longsor, dan air bah yang melanda Sumatra dari Aceh hingga Lampung bukan lagi sekadar dampak cuaca ekstrem. Ini adalah bukti telanjang dari kelalaian negara pusat dan daerah dalam menjaga hutan, sungai, dan ruang hidup warganya. Hujan hanya pemicu; kebijakan buruklah penyebab utama.
Kini, kerugian tidak hanya materi. Sedikitnya 303 orang telah meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di berbagai provinsi di Sumatra.
Sumatra Barat luluh lantak oleh banjir bandang. Sumatra Utara terputus jalur transportasinya. Riau terendam hingga setengah atap. Lampung kembali tenggelam di titik banjir yang sama, di desa-desa yang saban tahun mengungsi. Di mana pemerintah saat hulu rusak, sungai menyempit, dan tanggul retak? Tidak di lapangan tetapi sibuk menyalahkan cuaca.
Narasi “fenomena alam” terus diulang, padahal publik melihat sendiri akar masalahnya: deforestasi tanpa kendali, penambangan yang merusak sempadan sungai, drainase kota yang tak pernah benar-benar diperbaiki, serta proyek mitigasi yang kalah oleh proyek pencitraan.
Ironisnya, negara baru hadir setelah rumah hanyut, bukan sebelumnya. Bantuan datang, pejabat berfoto, konferensi pers digelar. Namun, sejak kapan itu disebut solusi?
Jika sungai dibersihkan, jika resapan dilindungi, jika izin nakal dihentikan, jika sistem peringatan dini dipasang merata banjir tidak akan separah ini. Sumatra tidak membutuhkan alasan baru; ia membutuhkan tindakan yang sejak lama ditunda.
Editorial ini mengingatkan: bencana bukan takdir, tapi konsekuensi. Dan selama negara terus membiarkan tata ruang rusak, Sumatra akan menjadi berita duka berulang. Tahun depan, headline ini bisa kembali muncul kecuali pemerintah akhirnya bekerja sebelum air naik. (*)
Editorial swararakyat.com: Pandangan resmi redaksi terhadap isu-isu penting nasional dan daerah. Ditulis dengan sikap independen, analitis, dan berpihak pada kepentingan publik.
