Jakarta, Swararakyat.com – Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur, Kemendagri, dan Kementerian PUPR meluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, Senin (15/9) di Jakarta. Dokumen ini menjadi peta jalan kolektif untuk mewujudkan kota yang seimbang, inklusif, hijau, dan tangguh, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan KPN 2045 penting untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan berkelanjutan.
“Kebijakan ini adalah peta jalan untuk menjadikan kota sebagai pusat gravitasi pembangunan nasional” (Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy)
Saat ini 56% penduduk Indonesia tinggal di kota, dan angka ini diperkirakan naik menjadi 72,9% pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap PDB per kapita baru 1,6% lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur 2,8%.
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun kota yang produktif dan manusiawi. Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menilai pembangunan kota adalah fondasi masa depan Indonesia yang tangguh, sedangkan Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal mendorong sinergi pusat-daerah agar manfaat KPN dirasakan masyarakat.
KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, terbuka, dan kolaboratif. Pemerintah berharap kota-kota Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus ruang hidup layak, adil, dan berdaya saing global bagi generasi mendatang. (*)
