Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna (Institute of Economic & Political Resources/IEPR)
Saat ini, perekonomian global bergerak dalam lanskap yang semakin tidak stabil. Inflasi yang persisten, fragmentasi rantai pasok, transisi energi dan ketegangan geopolitik telah mengubah cara negara merancang kebijakan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, pendekatan kebijakan yang terlalu bergantung pada satu paradigma terbukti tidak lagi memadai. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa keberhasilan sering lahir dari kemampuan menyeimbangkan stabilitas makro dengan intervensi yang tepat sasaran sebagaimana terlihat dalam perbandingan antara kebijakan disiplin pasar ala Margaret Thatcher dan intervensi negara dalam Franklin D. Roosevelt melalui New Deal.
Struktur ekonomi nasional kita masih bertumpu pada konsumsi domestik, ekspor komoditas dan peran besar belanja pemerintah. Model ini memberikan stabilitas jangka pendek, tetapi sekaligus menyimpan kerentanan yang signifikan terhadap gejolak eksternal. Ketika harga komoditas global turun atau suku bunga internasional naik, tekanan langsung terasa pada nilai tukar, penerimaan negara dan daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, tantangan utama bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi mengoreksi struktur ekonomi agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Salah satu isu paling mendasar adalah ketergantungan fiskal pada komoditas. Selama penerimaan negara masih sangat dipengaruhi oleh siklus harga batu bara, nikel dan kelapa sawit, maka ruang fiskal akan selalu bersifat pro-siklikal, yaitu menguat saat boom, tetapi melemah tajam saat harga jatuh. Koreksi yang diperlukan adalah memperluas basis ekonomi yang menopang penerimaan negara, khususnya melalui penguatan sektor manufaktur dan jasa produktif yang memiliki stabilitas lebih tinggi.
Namun, perluasan basis ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi. Selama ini, hilirisasi di Indonesia masih banyak berhenti pada tahap awal pengolahan bahan mentah. Padahal, nilai tambah terbesar justru berada pada industri lanjutan yang berbasis teknologi dan inovasi. Tanpa pergeseran ke arah advanced manufacturing, hilirisasi hanya akan menjadi perpanjangan rantai komoditas bukan transformasi struktural.
Di sisi lain, kebijakan subsidi yang luas juga memerlukan penataan ulang. Subsidi energi dan pangan yang tidak sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini memang berfungsi menjaga stabilitas sosial, tetapi dalam jangka panjang dapat membatasi ruang fiskal untuk investasi produktif. Koreksi yang dibutuhkan bukan penghapusan, melainkan transformasi menuju sistem subsidi berbasis data yang lebih presisi, sehingga perlindungan sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi anggaran.
Selain itu, tantangan produktivitas tenaga kerja juga menjadi titik kritis. Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada konsumsi tidak akan berkelanjutan jika tidak diiringi peningkatan produktivitas. Di banyak sektor terutama informal, nilai tambah tenaga kerja masih rendah. Oleh karena itu, reformasi pendidikan vokasi, pelatihan ulang (reskilling) dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar menjadi kebutuhan mendesak agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan ekonomi berbasis teknologi.
Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi perlu difokuskan pada stabilisasi. Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal harus diarahkan untuk meredam inflasi, menjaga nilai tukar dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Cadangan pangan dan energi harus diperkuat untuk menghadapi gejolak harga global, sementara bantuan sosial perlu dirancang secara lebih presisi agar tepat sasaran tanpa menciptakan ketergantungan struktural.
Namun, stabilisasi saja tidak cukup. Dalam jangka panjang, Indonesia harus bergerak menuju transformasi struktural yang lebih dalam, yaitu dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi bernilai tambah tinggi. Digitalisasi ekonomi, penguatan industri teknologi dan integrasi ke dalam rantai pasok global menjadi elemen kunci dalam proses ini.
Arah kebijakan ekonomi Indonesia harus bersifat dual-track, yaitu stabilisasi jangka pendek untuk menghadapi guncangan eksternal dan transformasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi domestik. Negara yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian global bukanlah negara yang menghindari perubahan, melainkan negara yang mampu menata ulang strukturnya secara adaptif, bertahap dan berbasis realitas ekonomi yang terus berubah.
************
Selasa, 28 April 2026
