SwaraRakyat.com – Berbagai diksi dan narasi yang logis terabaikan. Berbagai panggung yang rapuh disediakan dengan segala fasilitas semu dan sesaat, ini bagian dari “politik belah bambu” (satu diangkat yang lain di tindas), sehingga terciptalah sebuah kesenjangan. Masyarakat di kepulauan Kabupaten Sumenep ( Raas, Sapudi, Masalembu, Sapeken, dan Kangean ) kini mengeluarkan suara yang semakin menggaung.
Wilayah yang didominasi nelayan tradisional ini kaya akan sumber daya alam, namun masyarakatnya seringkali mengalami marginalisasi struktural, terutama dalam hal infrastruktur jalan dan penerangan listrik.
Kondisi jalan di kelima wilayah kepulauan tersebut terus memburuk seiring musim hujan yang tengah berlangsung. Banyak jalan yang berlubang berubah menjadi kubangan lumpur, membuat akses vital masyarakat lumpuh total. Hal ini menyebabkan mobilitas warga terhambat, termasuk akses menuju sekolah.
“Jeritan siswa-siswi dan para guru semakin terdengar keras. Mereka adalah anak bangsa, regenerasi bangsa Indonesia. Dimanakah nurani Gubernur Jatim disimpan?” ujar Ketua DPD PWRI Jatim, Ridwan, dalam keterangannya yang terlansir di beberapa website jurnalis lokal Sumenep dan Jawa Timur, Sabtu (14/03/2026)
Menurutnya, keberadaan kelima kepulauan tersebut seolah dianggap tidak signifikan dalam perhitungan politik maupun ekonomi elite lokal. Gubernur Khofifah yang seharusnya memiliki komitmen untuk menjamin kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Sedangkan yang dilakukan oleh Khofifah saat ini, hanya memusatkan perhatian pada kota-kota besar di daratan dan hanya fokus bagi-bagi bansos. Sepertinya beliau (Khofifah) lupa Kepulauan Kabupaten Sumenep juga bagian dari Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Ridwan menambahkan, harapan masyarakat untuk menikmati pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan listrik hingga kini hanya tinggal khayalan belaka.
“Semestinya saat ini masyarakat kepulauan sudah bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut, namun kenyataannya hanya mimpi belaka,” katanya.
Dari hasil investigasi yang dilakukan, kelima wilayah kepulauan tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan keuangan (BK) dari pemerintah provinsi sejak tahun anggaran 2012 untuk perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan listrik.
“Ini adalah bentuk pembunuhan karakter yang sekaligus menjadi bagian dari proses marginalisasi. Seolah-olah terjadi pengaplingan sistem. Jika kepulauan ingin diakui oleh pemerintah provinsi, mungkin saja harus dirubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep agar tidak dianak tirikan,” pungkas Ridwan.
