Polemik Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat telah menimbulkan keresahan bagi ratusan ribu calon siswa. Kendala teknis sistem, kebingungan prosedur, lambatnya respons pengaduan, serta ketidakpastian hasil pemetaan menjadi keluhan utama yang wajar disuarakan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, muncul tuntutan agar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanyaan penting yang perlu direnungkan bersama adalah: “apakah pergantian pimpinan di tengah krisis merupakan solusi paling efektif bagi nasib ratusan ribu calon murid?”
Akuntabilitas publik memang mengharuskan adanya tanggung jawab atas kegagalan. Namun, akuntabilitas yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat. Ia harus diukur dari seberapa cepat dan menyeluruh masalah dapat diselesaikan, sehingga ratusan ribu anak tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang adil dan transparan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil beberapa langkah korektif, di antaranya evaluasi sistem teknologi informasi, pengalihan pengelolaan teknis ke Diskominfo, perpanjangan tahapan PCMB, serta peningkatan saluran pengaduan. Langkah-langkah ini patut terus diawasi agar benar-benar memberikan hasil nyata.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat agar dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap kepemimpinan Dinas Pendidikan tetap sah dan menjadi bagian dari kontrol publik. Tekanan dari bawah dapat mendorong perbaikan, selama tidak berubah menjadi polarisasi yang justru memperlambat penyelesaian.
Akan tetapi, dalam manajemen krisis, pergantian pimpinan di tengah proses pemulihan justru berpotensi menimbulkan disrupsi baru. Fokus organisasi berisiko bergeser dari perbaikan layanan kepada penyesuaian internal birokrasi. Stabilitas kepemimpinan untuk sementara waktu justru dibutuhkan agar perbaikan teknis, verifikasi data, dan kepastian bagi calon murid dapat segera terealisasi.
Lebih dari itu, akar persoalan PCMB/SPMB bersifat sistemik dan telah lama menjadi tantangan di banyak daerah: ketimpangan daya tampung sekolah negeri, kompleksitas integrasi data kependudukan, lonjakan permintaan akses digital, serta sosialisasi kebijakan yang belum optimal. Menyederhanakan seluruh masalah ini hanya kepada satu pejabat berpotensi mengaburkan kebutuhan reformasi yang lebih mendasar dan berkelanjutan.
Evaluasi terhadap pejabat seharusnya dilakukan secara objektif melalui mekanisme kelembagaan — audit sistem, tinjauan kinerja, dan rekomendasi lembaga terkait — bukan semata-mata berdasarkan desakan emosional sesaat. Kritik yang konstruktif sebaiknya diarahkan pada pertanyaan inti: “bagaimana memastikan seluruh calon murid mendapatkan kepastian, keadilan, dan layanan terbaik?”
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah tentang seberapa keras tuntutan pergantian pimpinan disuarakan, melainkan seberapa efektif solusi konkret dapat diwujudkan. Publik perlu memberikan ruang bagi perbaikan yang sedang berjalan, sambil terus mengawasi agar reformasi sistemik dapat dilakukan. Karena bagaimanapun, solusi untuk calon murid jauh lebih utama daripada pergantian pimpinan.
Penulis : Hamzah Zaelani Mar’ie M.Han (Direktur Thinktank.ID)
