Oleh: Effra S. Husein
Belakangan ini beredar luas narasi bahwa China telah “menghapus lebih dari 12.000 jurusan kuliah yang dianggap usang.” Informasi tersebut memicu berbagai reaksi. Ada yang memujinya sebagai langkah visioner menghadapi era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai ancaman bagi ilmu-ilmu humaniora.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?
Faktanya, China memang sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap sistem pendidikan tingginya. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh otoritas pendidikan China dan sejumlah laporan media internasional, sepanjang periode 2021 hingga 2025, sekitar 12.200 program studi sarjana di berbagai perguruan tinggi dicabut, dihentikan sementara, atau direstrukturisasi. Pada saat yang sama, sekitar 10.200 program studi baru dibuka untuk menjawab kebutuhan zaman yang terus berubah.
Namun, angka tersebut kerap disalahartikan sebagai penghapusan 12.000 bidang ilmu pengetahuan. Padahal, yang dimaksud adalah program studi pada masing-masing universitas. Satu bidang studi yang sama di berbagai kampus dapat dihitung sebagai beberapa program berbeda. Dengan demikian, China tidak sedang “memusnahkan” ribuan disiplin ilmu, melainkan melakukan penyesuaian terhadap program-program yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari ambisi besar China untuk menjadi salah satu pemimpin dunia dalam bidang teknologi. Program-program baru yang dibuka banyak berkaitan dengan kecerdasan buatan, robotika, semikonduktor, big data, manufaktur canggih, teknologi digital, hingga berbagai disiplin yang mendukung transformasi industri masa depan.
Bagi pemerintah China, universitas bukan sekadar tempat memperoleh gelar akademik. Pendidikan tinggi dipandang sebagai instrumen strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan ekonomi nasional dalam beberapa dekade mendatang.
Meski demikian, menyederhanakan reformasi ini sebagai “AI menggantikan semua jurusan lain” juga tidak tepat. Bidang seni, sastra, bahasa asing, manajemen, dan beberapa rumpun humaniora memang mengalami pengurangan di sejumlah perguruan tinggi. Namun bukan berarti ilmu-ilmu tersebut dihapus dari sistem pendidikan China. Universitas-universitas terkemuka di negara tersebut masih mempertahankan berbagai program humaniora, hukum, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial.
Perdebatan pun muncul. Sebagian pihak menilai langkah China sebagai kebijakan progresif yang mampu memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Di tengah meningkatnya pengangguran lulusan muda, universitas dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan industri.
Di sisi lain, tidak sedikit yang mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai pabrik tenaga kerja. Humaniora tetap memiliki peran penting dalam membentuk nalar kritis, sensitivitas sosial, kemampuan berkomunikasi, etika, serta pemahaman terhadap kompleksitas kehidupan manusia, sesuatu yang justru semakin dibutuhkan di tengah kemajuan teknologi.
Refleksi untuk Indonesia
Bagi Indonesia, fenomena ini seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai kabar tentang apa yang dilakukan China, melainkan sebagai cermin untuk melihat kesiapan kita sendiri menghadapi perubahan.
Indonesia sedang menikmati bonus demografi, dengan jutaan anak muda memasuki usia produktif. Namun bonus tersebut dapat berubah menjadi beban apabila sistem pendidikan gagal mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan perguruan tinggi memasuki pasar kerja, sementara tidak sedikit perusahaan mengeluhkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Pertanyaannya bukan apakah semua jurusan harus diubah menjadi jurusan teknologi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kurikulum kita cukup adaptif? Apakah perguruan tinggi secara berkala mengevaluasi relevansi program studinya? Apakah mahasiswa dibekali kemampuan yang membuat mereka mampu bertahan dan berkembang di tengah disrupsi?
Di era AI, keterampilan teknis memang penting. Penguasaan data, literasi digital, pemrograman, analisis sistem, hingga kemampuan memanfaatkan teknologi baru akan semakin dibutuhkan. Namun Indonesia juga memerlukan lulusan yang mampu berpikir kritis, memiliki integritas, empati sosial, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta kepemimpinan. Teknologi yang canggih tetap membutuhkan manusia yang bijaksana untuk mengarahkannya.
Karena itu, reformasi pendidikan Indonesia tidak semestinya memilih antara teknologi atau humaniora. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun jembatan antara keduanya. Insinyur perlu memahami etika. Sarjana hukum perlu memahami dampak teknologi digital. Mahasiswa ilmu sosial perlu melek data. Sementara mahasiswa teknologi perlu dibekali perspektif kemanusiaan dan kebangsaan.
Indonesia juga perlu lebih berani menyelaraskan pendidikan dengan visi pembangunan nasional. Perguruan tinggi harus menjadi ruang lahirnya inovasi, riset, dan solusi atas persoalan bangsa, bukan sekadar tempat mencetak pencari kerja. Dunia usaha, pemerintah, dan kampus perlu membangun kemitraan yang lebih erat agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar relevan.
Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari China bukanlah tentang memangkas ribuan program studi. Pelajaran terbesarnya adalah keberanian untuk mengevaluasi diri dan beradaptasi sebelum perubahan memaksa.
Kita mungkin tidak harus meniru semua langkah China. Indonesia memiliki karakter, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda. Namun kita perlu memiliki keberanian yang sama untuk bertanya: apakah sistem pendidikan kita sedang menyiapkan generasi untuk masa depan, atau justru masih mendidik mereka untuk dunia yang sudah berlalu?
Perlombaan era AI bukan hanya tentang siapa yang menciptakan teknologi paling canggih. Perlombaan sesungguhnya adalah tentang siapa yang paling siap membentuk manusia-manusia yang mampu menggunakan teknologi untuk kemajuan, keadilan, dan kemanusiaan.
Sebab pada akhirnya, masa depan tidak dimenangkan oleh mereka yang paling cepat mengikuti perubahan, melainkan oleh mereka yang paling siap mempersiapkan generasinya menghadapi perubahan itu. (*)
Tentang Penulis:
Effra S. Husein, Direktur Eksekutif Media Center KAHMI JAYA
