Jakarta, SwaraRakyat.com — Di tengah gejolak harga energi global yang terus berfluktuasi, pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dan terukur: menjaga stabilitas harga BBM subsidi sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat kecil.
Harga Pertalite yang tetap di Rp10.000 per liter dan Solar subsidi di Rp6.800 per liter bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan pernyataan politik yang jelas—bahwa negara tidak abai terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat. Ketika banyak negara menyerahkan harga energi sepenuhnya pada mekanisme pasar, Indonesia memilih jalan berbeda: menjaga daya beli masyarakat agar tetap bertahan.
Kebijakan subsidi ini pun tidak dijalankan secara serampangan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, penyaluran BBM subsidi dirancang lebih tepat sasaran, menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, petani dan nelayan sebagai penjaga ketahanan pangan, hingga sektor transportasi umum dan layanan publik seperti ambulans, pemadam kebakaran, serta armada kebersihan.
Di sisi lain, penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dex Series merupakan langkah rasional untuk menjaga keseimbangan fiskal. Di sinilah prinsip keadilan ditegakkan: masyarakat mampu tidak lagi menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok rentan.
Pengamat energi Nusantara, Yuwono Setyo Widagdo (20/04/2026), menilai kebijakan ini mencerminkan keberanian pemerintah dalam mengelola energi secara berdaulat.
“Subsidi yang tepat sasaran adalah bentuk kehadiran negara yang paling konkret. Ini bukan sekadar soal harga, tapi soal keberpihakan. Negara tidak boleh kalah oleh logika pasar ketika menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan ini mencerminkan arah pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa langkah ini juga menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi nasional. Dengan pengelolaan subsidi yang lebih disiplin dan terarah, anggaran negara dapat difokuskan pada perlindungan sosial sekaligus investasi jangka panjang di sektor energi.
Pada akhirnya, menjaga BBM subsidi bukan sekadar soal angka di papan harga. Ini adalah pilihan strategis: negara berdiri di sisi rakyat, memastikan keadilan sosial tetap menjadi pijakan, tanpa tunduk sepenuhnya pada tekanan pasar global yang kerap tidak berpihak.(sang)
