Jakarta, Swararakyat.com – Lembaga riset Lingkar Muda Ekonomi Indonesia menilai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada kualitas argumen dan desain kebijakan, bukan latar belakang pihak yang menyampaikan kritik.
Dalam keterangan resminya, Agustian Hutriady selaku Koordinator Riset Lingkar Muda Ekonomi Indonesia menyampaikan bahwa ruang diskusi publik belakangan cenderung bergeser dari substansi ke persoalan identitas. Ia menyoroti pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut pengkritik MBG sebagai pihak yang “tidak pernah merasakan miskin”.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak menjawab inti persoalan kebijakan. “Alih-alih membahas desain dan efektivitas program, diskusi justru bergeser pada siapa yang berbicara,” ujarnya.
Lingkar Muda Ekonomi Indonesia menegaskan bahwa kritik terhadap MBG tidak ditujukan untuk menolak tujuan program, melainkan untuk menguji perencanaan dan implementasinya. Lembaga ini mengidentifikasi sedikitnya lima isu utama.
Pertama, ketepatan sasaran. Program berskala nasional dinilai rentan terhadap persoalan akurasi data, sehingga berpotensi menimbulkan salah sasaran dalam distribusi manfaat.
Kedua, aspek anggaran dan prioritas kebijakan. MBG disebut membutuhkan pembiayaan besar dan berkelanjutan, sehingga perlu diuji efektivitasnya dibandingkan intervensi lain.
Ketiga, tantangan distribusi. Penyaluran makanan secara merata di wilayah dengan kondisi geografis Indonesia dinilai memiliki risiko keterlambatan, ketimpangan, hingga penurunan kualitas.
Keempat, potensi kebocoran anggaran dan tata kelola. Program dengan skala besar dan rantai distribusi panjang dinilai membuka celah inefisiensi maupun penyimpangan.
Kelima, keterbatasan dalam menjawab akar masalah. Persoalan gizi disebut berkaitan erat dengan kemiskinan, sanitasi, pendidikan, dan pola konsumsi, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti klaim bahwa MBG dapat menggerakkan ekonomi desa. Dampak ekonomi, menurut mereka, tidak muncul secara otomatis, melainkan bergantung pada desain kebijakan, termasuk keterlibatan petani lokal dan pelaku usaha kecil.
Terkait narasi bahwa program ini bebas dari kepentingan politik jangka pendek, Lingkar Muda Ekonomi Indonesia menilai hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari karakteristik penerima manfaat. Dampak nyata kebijakan dinilai lebih penting untuk diuji.
Lembaga ini menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan publik berjalan efektif. Dalam kebijakan publik, mereka menilai niat baik perlu disertai ketepatan desain, kesiapan untuk diuji, serta keterbukaan terhadap perbaikan. (ESH)
