YOGYAKARTA, SWARARAKYAT.COM — Citra Yogyakarta sebagai kota yang nyaman dan ramah bagi pelaku usaha kecil kembali tercoreng. Sebuah pengakuan terbuka dari seorang pelaku usaha yang berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Jogja mendadak viral setelah membongkar praktik pungutan liar (pungli) yang sistematis dan sangat mencekik.
Berdasarkan keluhan yang mencuat, beban biaya operasional ilegal yang harus ditanggung oleh pedagang kecil di sana sungguh di luar nalar:
* Pungli Parkir Liar Berkedok Negosiasi: Biaya parkir kendaraan dipatok fantastis hingga Rp2,5 juta per hari, yang kemudian “ditekan” atau negosiasi turun menjadi Rp1 triệu (Rp1 juta) per hari.
* Jatah Preman: Pedagang dipaksa menanggung kebutuhan makan untuk setidaknya 10 orang preman setempat secara rutin.
* Oknum Aparat Ikut Minta Jatah: Yang paling mencengangkan, terdapat paksaan agar pedagang juga memberikan jatah makan untuk tiga orang oknum polisi.
* Pungutan Fasilitas: Penggunaan fasilitas dasar seperti listrik pun masih harus dipungut biaya tambahan di luar akal sehat.
Diakhir curhatan itu, pemilik usaha “Bolo Sego” yang sedianya berjualan selama 5 hari, memutuskan untuk menutup usahanya selama 1 hari saja, lantaran tidak sanggup membayar pungli yang begitu panjang daftarnya.
Baca Juga: Perekrutan PPSU-PJLP Diwarnai Pungli, Pemuda Jakarta Desak Usut Tuntas
Kondisi ini tentu sangat kontras dengan realita Upah Minimum Regional (UMR) di Yogyakarta yang tergolong kecil. Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum dan ruang berusaha yang kondusif, para pencari nafkah halal justru diperas oleh jejaring pungli yang melibatkan preman hingga oknum penegak hukum.
Desakan untuk Aparat dan Pemda:
Kasus ini tidak boleh dibiarkan menguap! Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), jajaran Propam, serta Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak Keraton harus segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, pembenahan internal, dan menangkap para pelaku yang mencoreng nama baik Yogyakarta.(Ren)
