SWARARAKYAT.COM, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengonfirmasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Rano menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, seharusnya tidak ada celah sedikit pun dalam proses perekrutan tenaga kerja, apalagi ini menyangkut program strategis untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ibu kota.
“Ini sangat disayangkan, mestinya tidak boleh ada celah dalam proses perekrutan. Harusnya dipastikan adil, transparan, dan tanpa pungli,” tegas Rano di Jakarta, Rabu (17/7/2025).
Pemprov DKI Jakarta diketahui membuka lowongan besar-besaran sebagai bagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2024–2029. Salah satu bentuknya adalah job fair Jakarta yang menyasar masyarakat pencari kerja. Tahun ini, setidaknya 1.023 orang direkrut dan ditempatkan di 239 kelurahan.
Namun dugaan pungli yang mencuat membuat publik kecewa. Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan Jakarta Raya pun angkat suara.
“Kami menuntut agar Pemprov Jakarta bertindak tegas. Jangan biarkan oknum-oknum yang merusak kepercayaan publik ini bebas. Copot Kepala Dinas terkait bila terbukti lalai,” kata Arief Wicaksana, Koordinator Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan Jakarta Raya.
Arief mendesak agar seluruh jajaran Pemprov tidak ragu menindak penyimpangan yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. “Kalau janji membuka akses kerja untuk masyarakat saja dikotori pungli, bagaimana ke depan warga percaya lagi?” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov DKI belum memberikan tanggapan resmi soal dugaan oknum dan langkah penindakan yang akan diambil. (*)
