JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada ruang Peninjauan Kembali (PK) untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua putusan tersebut dinilai telah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) itu menambah dinamika polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Terlebih, sebelumnya Wakil Presiden menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menyampaikan penjelasan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, persoalan tersebut sudah melewati proses hukum di dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Putusan MK dan MA dinilai sudah final
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat atau final and binding. Artinya, tidak tersedia upaya hukum lanjutan untuk mengubah putusan tersebut.
Sementara itu, putusan Mahkamah Agung terkait perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran juga dinilai telah berkekuatan hukum tetap.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, kedua putusan tersebut tidak bisa kembali dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang sama.
Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK
Lebih jauh, Yusril menjelaskan alasan Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA.
Menurutnya, dalam perkara yang diputus MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Sementara Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Kondisi tersebut membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara tersebut.
Yusril juga menilai tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan MA itu. Ia memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan menempuh langkah PK, melainkan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.
Gugatan di PTUN berpotensi dihentikan
Terkait rencana Gibran membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN, Yusril menilai langkah tersebut menghadapi persoalan hukum karena substansi perkara telah diputus MA.
Ia bahkan memperkirakan gugatan yang sedang berjalan di PTUN Jakarta berpotensi dihentikan apabila objek sengketanya sudah tidak ada setelah pelaksanaan putusan MA.
Dengan demikian, menurut Yusril, ruang untuk memperdebatkan kembali persoalan yang sama melalui jalur hukum semakin terbatas.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Gibran menyatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Perbedaan pandangan mengenai langkah hukum tersebut kini menjadi bagian dari perkembangan terbaru polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden. Sementara itu, Yusril menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus menjadi rujukan dalam penyelesaian persoalan tersebut. (**)
