Oleh: Agus Rizal
Ada kabar baik dari perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen pada triwulan III-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Nilai Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.741 triliun. Industri pengolahan tumbuh 5,44 persen, ekspor barang dan jasa meningkat 7,49 persen, sementara sektor akomodasi dan makan-minum mencatat pertumbuhan 11,22 persen. Angka-angka itu pantas diapresiasi. Indonesia tumbuh di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah.
Tetapi sesudah tepuk tangan selesai, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: siapa yang menikmati pertumbuhan 5,47 persen itu? Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak pertumbuhan. Justru karena pertumbuhan penting, kita perlu memastikan bahwa ia benar-benar mengubah kehidupan rakyat.
Pertumbuhan Bukan Tujuan Akhir
Pada Agustus 2026, sebanyak 147,99 juta penduduk Indonesia tercatat bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 4,75 persen. Namun rata-rata upah buruh masih sekitar Rp3,42 juta per bulan. Dua kelompok data itu perlu dibaca bersama. Ekonomi tumbuh 5,47 persen, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya memberi tahu kita bagaimana hasil pertumbuhan tersebut dibagi.
Produk domestik bruto dapat meningkat sementara sebagian pekerja tetap menghadapi tekanan biaya hidup. Investasi bisa meningkat tanpa otomatis menciptakan pekerjaan berkualitas. Ekspor dapat melonjak sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati pihak yang menguasai modal, teknologi, atau rantai distribusi.
Di sinilah kita perlu kembali membedakan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan menjelaskan bahwa ukuran ekonomi membesar. Pembangunan mempertanyakan apakah pembesaran tersebut memperkuat kemampuan manusia, industri, teknologi, pekerjaan, dan kesejahteraan. Indonesia membutuhkan keduanya.
Belajar dari Soemitro dan Mubyarto
Dalam diskusi Mazhab Tebet, pemikiran Soemitro Djojohadikusumo dan Mubyarto dipertemukan bukan karena keduanya mempunyai seluruh pandangan yang sama. Soemitro memberi tekanan kuat pada transformasi struktural. Negara tidak cukup hanya menunggu mekanisme pasar bekerja. Negara harus mempunyai kapasitas mengarahkan industrialisasi, memperkuat sumber daya manusia, menguasai teknologi, dan membangun sektor produktif domestik.
Mubyarto membawa pertanyaan yang berbeda, yaitu untuk siapa seluruh pembangunan itu dilakukan? Baginya, ekonomi tidak cukup dinilai dari efisiensi, investasi dan pertumbuhan. Ekonomi juga menyangkut keadilan sosial, demokrasi ekonomi, pemerataan kesempatan, dan posisi manusia di dalam pembangunan.
Dua cara berpikir ini justru menjadi sangat relevan ketika membaca pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini. Kalau ekonomi tumbuh, kita perlu bertanya apakah struktur produksi nasional ikut menguat? Kalau investasi masuk, kita perlu bertanya berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta? Kalau ekspor meningkat, kita perlu bertanya berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia? Kalau perusahaan memperoleh keuntungan, kita pun perlu bertanya apakah produktivitas pekerja diikuti peningkatan kesejahteraannya? Dengan demikian, angka 5,47 persen bukan titik akhir pembahasan. Ia justru titik awal.
Jangan Terjebak Perdebatan Palsu
Kita sering terjebak dalam dua kubu. Satu pihak menganggap pertumbuhan sebagai bukti utama keberhasilan ekonomi. Pihak lain melihat angka pertumbuhan dengan kecurigaan dan seakan menganggap pertumbuhan tidak penting. Keduanya tidak harus dipertentangkan.
Tanpa pertumbuhan, ruang untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi sempit. Tetapi pertumbuhan tanpa distribusi, transformasi struktural, dan perluasan kapasitas produksi dapat menghasilkan ekonomi yang besar secara statistik namun rapuh secara sosial.
Persoalannya karena itu bukan pertumbuhan atau pemerataan. Tantangannya adalah menciptakan pertumbuhan yang menghasilkan pemerataan sekaligus memperkuat kemampuan produktif bangsa. Di sinilah negara mempunyai peran yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
Negara harus memastikan pendidikan dan keterampilan bertemu dengan kebutuhan industri. Pembiayaan harus menjangkau kegiatan produktif, bukan hanya aktivitas spekulatif. UMKM dan koperasi harus naik kelas. Industri domestik harus memiliki akses terhadap teknologi dan pasar.
Sementara investasi asing harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan pembangunan nasional yang justru menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kepentingan investasi.
Ukuran yang Lebih Lengkap
Tidak ada persoalan dengan mengejar pertumbuhan 6 persen, 7 persen, bahkan lebih tinggi. Persoalan muncul jika kita berhenti pada angka tersebut. Kita membutuhkan pertanyaan tambahan seperti apakah pengangguran berkurang? Apakah upah riil membaik? Apakah ketimpangan mengecil? Apakah produktivitas meningkat? Apakah industri nasional semakin dalam? Apakah teknologi semakin dikuasai? Dan yang paling penting, apakah kehidupan warga negara menjadi lebih baik?
Itulah sebabnya ekonomi seharusnya tidak hanya dihitung, tetapi juga dirasakan. Untuk itu artikel ini disusun sebagai prolog Pidato Kebudayaan sekaligus peluncuran buku Sekolah Kejeniusan Ekonomi-Politik Konstitusi yang diwacanakan dalam Mazhab Tebet. Misinya adalah bagaimana mengembalikan ekonomi kepada tujuan yang lebih mendasar yaitu kedaulatan, produktivitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Angka pertumbuhan 5,47 persen memberi alasan untuk optimistis. Tetapi angka itu sekaligus memberi pekerjaan rumah. Keberhasilan ekonomi bukan hanya ketika grafik pertumbuhan bergerak naik. Keberhasilan yang lebih substantif adalah ketika rakyat yang hidup di bawah grafik itu ikut bergerak naik. Jadi kembali ke pertanyaan: Ekonomi tumbuh 5,47 persen. Siapa yang menikmatinya? (*)
