JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai niat mengundurkan diri dari jabatannya kembali menjadi sorotan. Kali ini, polemik bertambah setelah pihak Istana membantah pengakuan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kontroversi ini bermula setelah Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan itu.
Gibran mengaku mendapat saran Prabowo
Usai pertemuan, Gibran memberikan penjelasan kepada wartawan. Ia menyebut Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Menurut Gibran, salah satu masukan Presiden adalah tetap berjuang melalui PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Gibran juga menyebut adanya rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Ia mengaku menghormati berbagai kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Kepala Bakom RI justru membantah
Pernyataan Gibran kemudian mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.
Syahganda menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran membawa persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN.
Ia mengaku ikut menyaksikan pembicaraan Presiden Prabowo dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda bahkan menyebut keterangan Yusril sebagai rujukan yang lebih tepat mengenai pembicaraan tersebut.
Menurutnya, persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran harus mempertimbangkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
Syahganda juga menyampaikan bahwa koordinasi mengenai mekanisme pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum.
Persoalan PTUN dan PK menjadi sorotan
Perbedaan pernyataan tersebut semakin menarik perhatian karena sebelumnya Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan bahwa putusan MK dan MA memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati.
Yusril juga menegaskan tidak tersedia ruang Peninjauan Kembali (PK) untuk mengubah putusan yang dimaksud dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran terus menjadi perdebatan politik dan hukum.
Sejumlah anggota DPR juga mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Kini, publik dihadapkan pada dua penjelasan berbeda mengenai isi pembicaraan Prabowo dan Gibran, khususnya terkait saran menempuh jalur PTUN.
Belum ada penjelasan lebih lanjut yang mengakhiri perbedaan keterangan tersebut. Sementara itu, isu pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian di tengah perkembangan dinamika politik nasional.. (*)
