JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan sejumlah ruas jalan tol yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Permintaan tersebut disampaikan menyusul penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola proyek Tol Cibitung–Cilincing oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Ketua Umum SMUK Ahmad Zaki menilai perkembangan penyidikan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola proyek infrastruktur jalan tol lainnya.
Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan Tol Ir. Wiyoto Wiyono atau ruas Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Pluit yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
“Kami meminta Kejaksaan Agung dan KPK memeriksa secara menyeluruh pengelolaan konsesi dan proyek infrastruktur yang dikelola CMNP,” kata Ahmad Zaki dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Sorotan SMUK terutama tertuju pada perpanjangan masa konsesi Tol Cawang–Pluit hingga 2060. Perpanjangan tersebut dilakukan melalui perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Juni 2020 dengan skema kompensasi pembangunan Harbour Road II (HBR II).
Melalui perubahan perjanjian tersebut, CMNP memperoleh tambahan masa pengusahaan selama 35 tahun. Kebijakan ini dinilai SMUK perlu diperiksa, khususnya terkait mekanisme pemberian konsesi, perhitungan investasi, serta konsekuensi finansial bagi negara.
Persoalan tersebut juga pernah menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17/LHP/XVII/05/2024, BPK menyoroti persoalan perpanjangan konsesi dan mencatat potensi kerugian negara sekitar Rp500 miliar dari sisi bunga penerimaan tol.
Selain itu, Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti dugaan ketidakwajaran perhitungan investasi dan pembengkakan biaya konstruksi proyek Harbour Road II. Nilai pembengkakan yang disorot diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2,3 triliun.
SMUK meminta aparat penegak hukum menelusuri persoalan tersebut secara komprehensif. Pemeriksaan yang diminta mencakup Tol Cawang–Pluit, Depok–Antasari (Desari), hingga Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu).
Zaki juga menyebut Kejaksaan Agung pernah melakukan penyelidikan tertutup terkait perpanjangan konsesi Tol Cawang–Pluit sejak Juli 2025. Selain itu, laporan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan konsesi tersebut disebut telah disampaikan kepada KPK.
Di sisi lain, penyidikan dugaan tindak pidana dalam pembangunan Tol Cibitung–Cilincing masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roy Riady sebelumnya mengonfirmasi bahwa penyidik telah memeriksa lebih dari 30 saksi dan melakukan sejumlah penggeledahan di kantor pengelola jalan tol tersebut pada 17 November 2026.
Tol Cibitung–Cilincing merupakan proyek strategis nasional sepanjang 34 kilometer. Pembangunannya dimulai pada September 2017 dan ruas tol tersebut mulai beroperasi penuh pada Juli 2024.
Sementara itu, manajemen CMNP melalui Sekretaris Perusahaan Hasyim membenarkan sejumlah direksi aktif maupun mantan direksi telah memenuhi panggilan klarifikasi Kejaksaan Agung.
Manajemen menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan memastikan kegiatan operasional ruas tol tetap berjalan normal.
Hingga kini, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masih mendalami alat bukti yang diperoleh dari rangkaian penggeledahan dalam perkara Tol Cibitung–Cilincing. Belum ada pengumuman mengenai penetapan tersangka dalam informasi yang disampaikan tersebut.













