9Jakarta, Swararakyat.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan jaminan tegas kepada publik bahwa proses penunjukan dan pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik transaksional.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang berpotensi mencederai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga anak-anak yang seharusnya menerima manfaat langsung dari program ini,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Sarmuji, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga dari berbagai potensi penyimpangan yang dapat mengurangi efektivitas program.
“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya sangat besar bagi generasi muda jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” tegasnya.
Selain persoalan tata kelola, Sarmuji juga menyoroti kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa penerima manfaat. Ia mengingatkan bahwa hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi dan layak tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun.
Menurutnya, berbagai konten yang beredar di media sosial menunjukkan masih adanya keluhan terkait kualitas makanan yang dinilai jauh dari standar yang diharapkan masyarakat.
“Kita sudah melihat banyak konten yang beredar di media sosial yang menampilkan makanan jauh dari kata layak. Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” ujarnya.
Untuk itu, Sarmuji mendorong BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari proses penunjukan mitra, distribusi anggaran, pengawasan pelaksanaan, hingga kualitas layanan yang diterima siswa.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan negara harus dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat secara optimal dan tepat sasaran.
“Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, sistem pengawasan, dan seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya agar program ini benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa sesuai harapan Presiden Prabowo,” katanya.
Sarmuji menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari integritas tata kelola dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang transparan, program tersebut diharapkan mampu menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. (*)
