Jakarta, Swararakyat.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pemerintah mengusulkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun depan.
Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, Prabowo menegaskan APBN harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah juga menargetkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap PDB, lebih rendah dibanding APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen.
Namun di balik optimisme tersebut, masih ada pertanyaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari: belanja negara naik, dompet rakyat kapan ikut terisi?
Daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, dinilai belum sepenuhnya pulih akibat tingginya biaya hidup dan kecenderungan masyarakat menahan konsumsi. Kondisi itu juga dirasakan pelaku UMKM yang mengaku penjualan belum kembali normal, sementara dunia usaha masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global.
Di tengah situasi tersebut, peningkatan belanja negara dipandang sebagai upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui stimulus fiskal.
“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat,” ujar Prabowo.
Pemerintah menetapkan delapan prioritas utama RAPBN 2027, yakni ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi desa, serta pengentasan kemiskinan.
Pengamat menilai keberhasilan RAPBN 2027 tidak cukup diukur dari besarnya angka Rp4.097,2 triliun atau target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, dan mengembalikan daya beli rakyat.
RAPBN 2027 kini akan dibahas bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi penentu apakah optimisme pemerintah benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat luas. (*)
