Taput — Swararakyat com | Hampir enam bulan Penuh sejak dilantik, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP), terus mendorong disiplin dan reformasi pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Namun sayangnya, masih saja ada kepala desa yang diduga tidak mengindahkan arahan tersebut.
Pantauan awak media di Kecamatan Pagaran, tepatnya di Desa Pagaran, mendapati bahwa kantor desa kerap tutup pada jam kerja. Hal ini menunjukkan indikasi lemahnya kedisiplinan aparatur desa serta tidak sinkronnya pelaksanaan program bupati di tingkat desa.
Saat dikunjungi sebanyak dua kali dalam satu bulan terakhir, kantor Desa Pagaran tampak tertutup rapat dan tanpa aktivitas. Kondisi ini tentu melumpuhkan pelayanan terhadap warga yang hendak mengurus berbagai keperluan administrasi.
Upaya konfirmasi terhadap Kepala Desa Pagaran juga tidak membuahkan hasil. Meskipun status WhatsApp-nya terpantau aktif, yang bersangkutan tidak merespons panggilan telepon maupun pesan dari awak media ini. Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Apakah masih ada kepala desa yang belum berubah dari rezim lama? Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan jika kita ingin pemerintahan baru berjalan maksimal,” tegas M. Simanungkalit, seorang pegiat media sosial Tapanuli Utara, Senin (29/7/2025).
Keluhan ini bukan pertama kali mencuat. Sebelumnya, sejumlah desa di Taput juga dilaporkan tidak beroperasi sesuai jam kerja contohnya yang diberitakan sebelumnya desa Hasibuan kecamatan pagaran, desa sidagal kecamatan siatas barita, desa parbaju Tonga kecamatan tarutung , Ini menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen para kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang kini tengah digerakkan Bupati JTP dengan visi reformasi birokrasi dan pelayanan cepat.
Kepala Bidang Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Ranap Manalu, saat dikonfirmasi menanggapi, “Baik Lae, terima kasih informasinya. Kami akan segera komunikasikan langsung kepada kepala desa yang bersangkutan.”
Mengapa hal ini penting? Sebab, pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Ketidakdisiplinan kepala desa bukan hanya mencederai kepercayaan warga, tapi juga bisa menghambat visi besar Bupati JTP Hutabarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Masyarakat berharap, di bawah komando Bupati JTP, evaluasi menyeluruh terhadap para kepala desa segera dilakukan. Sudah saatnya Taput meninggalkan pola lama dan bertransformasi melalui kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada pelayanan.(Norris Hutapea)
