Jakarta,SwaraRakyat.com – Pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau fuel terminal di berbagai wilayah Indonesia harus menjadi instrumen pemerataan akses energi sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat. Pemerintah diminta memastikan fasilitas strategis tersebut dapat dimanfaatkan seluruh pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta, tanpa diskriminasi.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., advokat, sekaligus doktor ilmu hukum bidang hukum persaingan usaha dari Universitas Jayabaya Jakarta.
Menurut Sutrisno, pembangunan terminal BBM tidak cukup hanya berorientasi pada penguatan infrastruktur dan pasokan energi nasional. Lebih dari itu, keberadaannya harus mampu menjamin masyarakat memperoleh kebutuhan energi dengan harga serendah mungkin.
Karena itu, pemerintah perlu mengambil peran dalam pembangunan terminal BBM sebagai bentuk penyediaan fasilitas dan kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha di sektor energi.
“Terminal BBM ini agar dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha,” ujar Wakil Ketua Umum DPN PERADI.(16/11)
Dr. H. Sutrisno menegaskan, fasilitas terminal BBM yang disediakan pemerintah tidak boleh hanya diperuntukkan bagi BUMN. Badan usaha swasta juga harus memperoleh kesempatan yang sama agar tidak terjadi pemusatan penguasaan fasilitas maupun penyalahgunaan posisi dominan oleh satu badan usaha.
Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pengelolaan infrastruktur energi. Jangan sampai akses terhadap fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM justru dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu atau kedekatan dengan pihak yang memiliki kewenangan.
“Negara harus bersikap adil dan tidak boleh diskriminatif. Harus dihindari adanya permainan dalam penggunaan fasilitas terminal BBM sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan yang menguntungkan segelintir orang,” tegasnya.
Terkait pengawasan, Sutrisno menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama masyarakat perlu melakukan pengawasan secara intensif terhadap pembangunan dan pengelolaan terminal BBM.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang merasa dihambat atau mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap fasilitas terminal BBM juga dapat menyampaikan pengaduan kepada KPPU.
Dr. H. Sutrisno berpandangan, pemberian kesempatan berusaha yang setara merupakan fondasi penting dalam membangun iklim investasi dan persaingan yang sehat. Dengan terbukanya akses bagi seluruh pelaku usaha, mekanisme pasar dapat berjalan secara wajar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada akhirnya, persaingan usaha yang sehat bukan hanya memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Dengan adanya persaingan usaha yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” pungkas Ketua Umum DPP IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) periode 2015–2020.
Bagi Sutrisno, pembangunan terminal BBM harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Infrastruktur energi tidak boleh menjadi sumber monopoli atau privilese kelompok tertentu, melainkan harus menjadi sarana pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat.(sang)













