JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Drama politik yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Kamis (12/11/2026) menjadi hari yang menentukan setelah kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencuat ke ruang publik.
Informasi yang beredar menyebutkan surat tersebut dijadwalkan diserahkan ke MPR sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, hingga Kamis pagi, belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan MPR mengenai kedatangan surat tersebut.
Situasi ini justru memunculkan tanda tanya besar. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar, apalagi melihat surat yang dimaksud.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani, Rabu (11/11/2026).
Dua pernyataan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara informasi politik yang beredar dengan kepastian administrasi kenegaraan.
Istana Jadi Pusat Perhatian
Sorotan kini mengarah ke Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri ketika bertemu Prabowo di Istana. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu terjadi di tengah meningkatnya polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya.
Namun, belum ada penjelasan terbuka mengenai seluruh pertimbangan politik yang melatarbelakangi pernyataan tersebut.
Apakah Prabowo akan menerima keputusan Gibran? Ataukah masih ada upaya mencari jalan keluar agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis politik yang lebih besar?
Pertanyaan tersebut kini menjadi perhatian publik.
DPR Sudah Bergerak, 120 Anggota Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Persoalan Gibran tidak lagi hanya berkutat di lingkungan Istana.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut rapat paripurna direncanakan berlangsung pukul 14.00 WIB.
Langkah parlemen ini menjadi perkembangan politik yang tidak bisa dianggap ringan.
Delapan fraksi yang terlibat menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah meluas menjadi agenda politik lintas kekuatan di DPR.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran belum tentu menghentikan seluruh proses politik yang sedang berjalan.
Mundur atau Dimundurkan?
Di tengah situasi yang semakin panas, muncul pertanyaan mendasar: apakah pengunduran diri merupakan keputusan pribadi Gibran atau respons terhadap tekanan politik yang semakin besar?
Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya skenario politik tertentu di balik keputusan tersebut.
Namun, rangkaian peristiwa dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan betapa rumitnya persoalan yang sedang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di satu sisi, Istana harus menghadapi polemik yang melibatkan orang nomor dua di pemerintahan. Di sisi lain, DPR mulai menjalankan mekanisme politik melalui Hak Menyatakan Pendapat.
Sementara itu, MPR menjadi lembaga yang ditunggu untuk memastikan apakah benar terdapat surat pengunduran diri yang akan diproses secara konstitusional.
Bukan Sekadar Surat Pengunduran Diri
Publik perlu memahami bahwa penyerahan surat pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri jabatan seorang wakil presiden.
Pasal 8 UUD 1945 mengatur mekanisme apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Karena itu, proses kelembagaan dan konstitusional tetap menjadi bagian penting yang harus dilalui.
Kamis ini, perhatian politik nasional tertuju pada dua tempat: MPR dan DPR.
Jika surat pengunduran diri benar-benar diserahkan, Indonesia akan menghadapi babak baru dalam dinamika ketatanegaraan.
Tetapi jika kabar tersebut kembali tidak terbukti, pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memainkan arah politik di balik polemik Gibran justru akan semakin besar.
Satu hal yang pasti, drama politik Gibran belum selesai. (*)
