JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan figur strategis yang mampu memperkuat efektivitas pemerintahan, terutama dalam membangun komunikasi politik, mengonsolidasikan kekuatan parlemen, serta mengawal pelaksanaan kebijakan nasional. Dalam konteks tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak diperhitungkan.
Penilaian itu disampaikan Koordinator Presidium Jaringan Muda Merah Putih (JMMP), Fuadul Aufa yang akrab disapa Upay, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan tidak cukup dihadapi hanya dengan mengandalkan besarnya dukungan koalisi politik.
Prabowo, kata Upay, membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki loyalitas politik, tetapi juga pengalaman kelembagaan, kemampuan komunikasi lintas kekuatan politik, serta kapasitas menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan dan kerja nyata.
“Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang bukan sekadar loyal secara politik, tetapi juga mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan dan kerja nyata. Dalam konteks ini, Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal politik dan pengalaman kelembagaan yang patut diperhitungkan,” ujar Upay.
Pengalaman Dasco di parlemen menjadi modal
Upay menilai, pengalaman Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjadi modal penting untuk mendukung jalannya pemerintahan.
Menurutnya, Dasco memiliki pemahaman terhadap dinamika parlemen, kemampuan membangun komunikasi politik, serta pengalaman dalam mengonsolidasikan berbagai kekuatan. Kapasitas tersebut dinilai relevan untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan lembaga legislatif maupun berbagai elemen politik.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kuatnya kepemimpinan seorang Presiden. Figur-figur strategis di sekeliling kepala negara juga memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan, menjaga stabilitas politik, dan memastikan program pembangunan berjalan efektif.
“Koalisi besar tidak otomatis menjamin pemerintahan yang efektif. Dibutuhkan figur yang mampu menjembatani kepentingan politik, kelembagaan, dan aspirasi masyarakat. Dasco memiliki pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam kebutuhan tersebut,” katanya.
Kapasitas dan integritas tetap menjadi ukuran
Meski mendorong agar nama Dasco masuk dalam pertimbangan nasional, JMMP menegaskan bahwa penilaian terhadap seorang figur kepemimpinan harus tetap didasarkan pada kapasitas, integritas, akuntabilitas, serta kemampuan menghasilkan kerja nyata bagi masyarakat.
Upay menekankan, gagasan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan pembagian kekuasaan ataupun kedekatan personal dengan Presiden Prabowo.
Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan memiliki mitra strategis yang mampu memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas, dan memastikan agenda pembangunan nasional berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan atau kedekatan dengan Presiden. Ini soal kebutuhan bangsa. Prabowo membutuhkan mitra strategis yang mampu memperkuat pemerintahan, bukan sekadar pendamping seremonial. Karena itu, nama Dasco patut masuk dalam pertimbangan nasional,” tutup Upay.
Pernyataan JMMP tersebut menjadi bagian dari pandangan mengenai pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan di tengah tantangan politik serta pembangunan nasional ke depan. (*)
