Jakarta,SwaraRakyat.com — Wacana pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mulai menjadi perhatian publik seiring munculnya berbagai spekulasi mengenai sosok yang berpeluang memimpin Korps Bhayangkara pada periode mendatang. Di antara sejumlah nama yang diperbincangkan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto, menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki rekam jejak dan pengalaman untuk masuk dalam bursa calon Kapolri.
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi adanya proses maupun keputusan pergantian Kapolri. Dengan demikian, seluruh nama yang beredar di ruang publik, termasuk Komjen Pol Karyoto, masih sebatas aspirasi masyarakat serta dinamika politik yang berkembang.
Komjen Karyoto menjabat sebagai Kabaharkam Polri sejak Agustus 2025 setelah sebelumnya memimpin Polda Metro Jaya. Sebelum bertugas di ibu kota, ia dikenal luas saat dipercaya sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), posisi yang menempatkannya dalam penanganan berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, S.Sos., S.H., termasuk tokoh yang secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap Karyoto.
Menurut Ical, pengalaman Karyoto di bidang reserse, pemberantasan korupsi, hingga manajemen keamanan nasional menjadi modal penting untuk memimpin institusi Polri. Ia juga menilai Karyoto memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga antikorupsi, hingga organisasi keagamaan.
Rekam Jejak Penegakan Hukum
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 Batalyon Dhira Brata itu dikenal sebagai perwira reserse yang meniti karier dari tingkat operasional. Pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Lemhannas melengkapi pengalaman profesionalnya dalam bidang kepemimpinan dan kebijakan strategis.
Saat menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada 2020–2023, Karyoto memimpin penanganan sejumlah perkara korupsi, termasuk kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Selanjutnya, sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2023–2025, ia bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik nasional. Sejak Agustus 2025, ia dipercaya menjadi Kabaharkam Polri setelah dilantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggantikan Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.
Dinamika Politik
Di luar rekam jejak profesional, sejumlah pengamat juga menyoroti dinamika politik yang berkembang di sekitar figur Karyoto.
Perhatian publik muncul karena hubungan kekeluargaan antara Komjen Karyoto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hubungan tersebut terjalin melalui pernikahan putri Karyoto, Luthfianisa Putri Karlina—yang kini menjabat Wakil Bupati Garut—dengan Maula Akbar, putra sulung Dedi Mulyadi.
Di tengah meningkatnya elektabilitas Dedi Mulyadi dalam sejumlah survei menuju Pemilihan Presiden 2029, hubungan keluarga tersebut memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Namun hingga kini tidak terdapat pernyataan resmi maupun fakta yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut menjadi pertimbangan dalam proses penentuan calon Kapolri.
Karena itu, berbagai analisis mengenai aspek politik tersebut masih berada pada ranah diskursus publik dan belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.
Transparansi Kekayaan
Selain rekam jejak jabatan, aspek transparansi juga menjadi perhatian masyarakat. Sebagai penyelenggara negara, Komjen Karyoto secara rutin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Laporan terakhir menunjukkan total kekayaannya sekitar Rp11,5 miliar, meningkat dibandingkan laporan sebelumnya sebesar Rp9,84 miliar per 31 Desember 2023. Kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dipandang sebagai salah satu indikator akuntabilitas pejabat publik.
Perjalanan Karier
Perjalanan karier Komjen Pol Karyoto antara lain meliputi:
- Kapolres Ketapang (2008)
- Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009)
- Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor dan WCC Bareskrim Polri (2010)
- Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)
- Kapolresta Barelang (2012)
- Dirreskrimum Polda DIY (2014)
- Wakapolda Sulawesi Utara (2018)
- Wakapolda DIY (2019)
- Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK (2020)
- Kapolda Metro Jaya (2023)
- Kabaharkam Polri (2025)
Mengikuti Pola Pendahulu
Dalam sejarah Polri, jabatan Kapolda Metro Jaya kerap menjadi salah satu lintasan menuju kursi Kapolri. Sejumlah mantan Kapolda Metro Jaya yang kemudian dipercaya memimpin Polri antara lain Widodo Budidarmo, Anton Soedjarwo, Banurusman Astrosemitro, Dibyo Widodo, Timur Pradopo, Sutarman, Tito Karnavian, dan Idham Azis.
Karier Karyoto juga dinilai memiliki kemiripan dengan Jenderal (Purn.) Timur Pradopo yang pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, kemudian Kabaharkam Polri, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kapolri.
Meski demikian, penetapan Kapolri merupakan kewenangan Presiden yang dilakukan dengan persetujuan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses seleksi tidak hanya mempertimbangkan rekam jejak, tetapi juga kebutuhan organisasi, kepemimpinan, integritas, serta tantangan yang dihadapi Polri ke depan.
Pada akhirnya, perhatian publik tidak semata tertuju pada siapa yang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Yang lebih penting adalah memastikan proses pemilihan Kapolri berlangsung secara transparan, objektif, dan berorientasi pada kepentingan institusi serta bangsa, sehingga sosok yang terpilih mampu menjaga keamanan nasional, memperkuat profesionalisme Polri, menegakkan hukum secara adil, dan mempertahankan independensi institusi dari berbagai kepentingan politik praktis.(sang)
