Kecemasan kolektif bukan lagi sekadar istilah psikologis, ia telah menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh jutaan warga di negeri ini. Di tengah arus informasi tanpa henti, masyarakat tidak hanya diliputi kekhawatiran pribadi, tetapi juga keresahan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional yang terus berubah.
Dalam beberapa bulan terakhir, warga Indonesia diguncang oleh gelombang bencana alam yang mematikan dan berkepanjangan: banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menewaskan lebih dari seribu orang, menghancurkan rumah dan memaksa puluhan ribu mengungsi sebuah tragedi yang berlangsung berhari-hari dan terus dipantau responsnya oleh pemerintah pusat.
Keresahan tidak berhenti di situ. Keputusan pemerintah yang tidak menetapkan status bencana nasional, meskipun dampaknya sangat luas, memicu kritik dan kekhawatiran di masyarakat bahwa perlindungan publik tidak berjalan optimal.
Selain itu, tekanan ekonomi global dan domestik turut memperuncing kegelisahan publik. Meski data statistik resmi menyatakan bahwa ekonomi tetap tumbuh, berbagai indikator struktural seperti hambatan iklim usaha masih dihadapi pelaku bisnis, yang kemudian berdampak pada persepsi masyarakat terhadap peluang kerja dan stabilitas ekonomi keluarga.
Bukan hanya itu, ketidakpastian politik dan sosial juga mengemuka. Sepanjang tahun, berbagai aspirasi publik diekspresikan melalui gelombang demonstrasi di banyak kota, mencerminkan ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan dan respons pemerintah, mulai dari kebijakan anggaran hingga isu legislatif yang dipandang kontroversial oleh banyak pihak.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kecemasan kolektif bukan semata soal psikologi individu yang rentan, melainkan respon wajar terhadap kondisi nasional yang dianggap tidak stabil. Paparan berita negatif dan informasi yang penuh ketidakpastian baik melalui media arus utama maupun media sosial memperkuat perasaan takut akan masa depan yang tidak menentu.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh abai terhadap dimensi psikologis rakyatnya. Ketika warga terus dihantui berita duka, ekstremnya fenomena alam, persoalan ekonomi, dan konflik sosial-politik, rasa aman psikologis menjadi salah satu barometer legitimasi dan kredibilitas pemerintahan. Stabilitas nasional bukan hanya soal angka ekonomi atau indeks politik, melainkan juga bagaimana rakyat dapat menjalani hidup sehari-hari tanpa diliputi kecemasan berkepanjangan.
Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung psikologis warganya memastikan keamanan fisik dan mental, merespons krisis dengan transparan dan cepat, serta membangun narasi harapan yang konkret. Karena apabila kecemasan kolektif terus diremehkan, yang terancam bukan hanya kesehatan mental individu, tetapi masa depan bangsa secara keseluruhan. (*)
Editorial Swararakyat.com hadir sebagai ruang refleksi dan kritik konstruktif sebuah suara jernih di tengah hiruk pikuk informasi, untuk membangun Indonesia yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada rakyat.
