Oleh : Asep Rahman Umbara, M.Ikom. (Dosen Ilmu Komunikasi Fisip UMJ)
Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh bukan semata ujian ekologis, tetapi juga ujian komunikasi politik bagi pemerintah daerah. Dalam situasi krisis semacam ini, publik tidak hanya menunggu bantuan logistik, tetapi juga kehadiran simbolik dan pesan politik yang menenangkan. Di titik inilah komunikasi politik Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi sorotan.
Sebagai figur yang lahir dari sejarah konflik dan rekonsiliasi Aceh, Mualem memikul ekspektasi ganda: sebagai pemimpin administratif dan sebagai simbol kolektif masyarakat Aceh. Responsnya terhadap banjir melalui pernyataan publik, kunjungan lapangan, dan koordinasi lintas lembaga, menunjukkan bagaimana komunikasi politik bekerja dalam konteks krisis kemanusiaan.
Dalam berbagai pernyataan resmi, Mualem menekankan narasi empati, kebersamaan, dan tanggung jawab negara terhadap warga terdampak. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi krisis yang dikemukakan Timothy Coombs, khususnya Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Teori ini menegaskan bahwa dalam krisis yang menimbulkan penderitaan publik, pemimpin dituntut mengedepankan pesan empatik (expressions of concern) sebelum pesan teknokratis. Alih-alih menonjolkan pencapaian pemerintah, pesan Mualem cenderung menempatkan korban sebagai subjek utama komunikasi. Strategi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik (public trust) sekaligus meminimalkan jarak psikologis antara penguasa dan warga.
Kunjungan langsung ke lokasi banjir dan instruksi terbuka kepada jajaran birokrasi memiliki makna simbolik yang kuat. Dalam perspektif teori simbolik komunikasi politik (Edelman), tindakan pemimpin dalam krisis sering kali lebih bermakna daripada kata-kata. Kehadiran fisik Mualem di tengah warga terdampak bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga representasi kehadiran negara.
Simbol ini penting di Aceh, wilayah yang memiliki memori panjang tentang marginalisasi dan ketidakpercayaan terhadap pusat kekuasaan. Dengan tampil langsung, Mualem membangun pesan non-verbal bahwa negara melalui pemerintah daerah hadir dan bertanggung jawab.
Dalam konteks media, pernyataan dan langkah Mualem turut membentuk isu utama pemberitaan. Hal ini dapat dibaca melalui teori agenda setting (McCombs & Shaw), di mana elite politik berperan dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Fokus pada penanganan korban, evakuasi, dan pemulihan pasca-banjir membantu mengarahkan perhatian publik pada solusi, bukan sekadar polemik.
Namun, tantangan komunikasi muncul ketika informasi teknis seperti penyebab banjir, mitigasi jangka panjang, dan akuntabilitas kebijakan tata ruang belum sepenuhnya terartikulasikan secara konsisten. Di sinilah komunikasi politik membutuhkan kesinambungan antara pesan empatik dan penjelasan kebijakan yang rasional.
Menurut teori legitimasi politik (Easton), dukungan publik terhadap pemimpin tidak hanya ditentukan oleh proses elektoral, tetapi juga oleh kemampuan merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Bencana banjir menjadi momentum krusial bagi Mualem untuk memperkuat legitimasi berbasis kinerja (performance legitimacy).
Komunikasi politik yang efektif dalam bencana bukanlah propaganda, melainkan kemampuan menyampaikan kepedulian, transparansi, dan arah kebijakan secara jujur. Jika komunikasi ini konsisten dan diikuti kebijakan konkret, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara organik.
Banjir Aceh menjadi panggung ujian bagi komunikasi politik Gubernur Muzakir Manaf. Di tengah genangan air dan penderitaan warga, kata-kata, gestur, dan keputusan politik memiliki bobot yang sama pentingnya. Komunikasi empatik, simbol kepemimpinan, dan pengelolaan narasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa negara tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga dirasakan secara emosional oleh rakyatnya. Dalam situasi krisis, komunikasi politik bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan instrumen kemanusiaan. (*)
