Prabowo Lantik 6 Tokoh Kunci Kabinet, dari Aktivis Buruh hingga Jenderal, Ini Daftar Lengkapnya

Foto: Pelantikan di Istana (dok. YouTube Setpres)

Jakarta, Swararakyat.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik enam tokoh strategis di lingkungan kabinet pemerintahannya dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pelantikan ini menarik perhatian publik karena melibatkan beragam latar belakang, mulai dari aktivis buruh hingga tokoh militer dan komunikasi politik, yang kini mengisi posisi penting di lingkar kekuasaan.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat negara. Presiden Prabowo kemudian memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik.

“Demi Allah saya bersumpah… bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945… serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo saat memandu sumpah.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, hingga Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Berikut daftar enam pejabat yang resmi dilantik:

Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan

Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi

Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia

Pelantikan ini dinilai sebagai bagian dari langkah konsolidasi kekuatan pemerintahan Prabowo, sekaligus sinyal penajaman strategi komunikasi dan penguatan sektor pangan serta lingkungan hidup.

Pemerintah berharap, dengan masuknya wajah-wajah baru ini, akselerasi program prioritas nasional dapat berjalan lebih cepat dan efektif di tengah dinamika ekonomi dan politik yang terus berkembang. (*)