Oleh: Bayu Sasongko,
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara
Surabaya, SwaraRakyat.com – Di pagi hari yang tenang di pesisir Pulau Madura, laut tampak seperti lembaran tua yang terus ditulis ulang oleh angin. Di kejauhan, nelayan menyiapkan perahu, seperti generasi sebelumnya yang telah lama menjadikan laut bukan sekadar ruang hidup, melainkan ruang ingatan, tempat sejarah tidak dibukukan, tetapi dijalani.
Sementara itu, di Pulau Bali, bunyi gamelan mengalun pelan dari balik pura. Ia bukan sekadar suara ritual, melainkan getaran yang merawat keterhubungan antara manusia, alam, dan yang transenden. Dua pulau, dua ritme kehidupan, namun sesungguhnya berbicara dalam satu bahasa yang sama: bahasa Nusantara.
Masalahnya, cara kita membaca keduanya hari ini sering kali keliru. Sejarah modern dan cara pandang negara kerap memisahkan Madura dan Bali dalam kategori-kategori kaku: Islam versus Hindu, keras versus harmonis, tradisional versus simbolik. Cara baca seperti ini bukan hanya menyederhanakan, tetapi juga mewarisi logika kolonial, logika yang memecah untuk menguasai.
Pada masa kolonial, Belanda membentuk Negara Madura sebagai bagian dari strategi fragmentasi politik terhadap republik yang baru tumbuh. Di saat yang sama, Bali dan Lombok disatukan dalam satu keresidenan, sebuah pengelompokan administratif yang mengabaikan kompleksitas sosial demi kemudahan kontrol.
Sayangnya, cara pandang itu tidak sepenuhnya hilang. Ia masih hidup, dalam cara kita memahami daerah, dalam kebijakan yang melihat pulau sebagai unit terpisah, bahkan dalam imajinasi kebangsaan yang diam-diam masih daratan-sentris.
Padahal, jika kita menoleh pada lapisan sejarah yang lebih dalam, kita akan menemukan kenyataan yang berbeda.
Laut Jawa dan Selat Bali sejak lama bukan garis pemisah, melainkan jalur pertemuan. Di atas air yang sama, orang Madura dan Bali berjumpa sebagai pelaut, pedagang, dan perantau. Identitas mereka tidak dibangun dari batas, melainkan dari mobilitas.
Dalam ingatan maritim Nusantara, laut bukanlah batas. Ia adalah jalan. Dari pesisir Madura hingga pelabuhan Bali, terbentuk jaringan sosial yang tidak selalu tercatat dalam arsip negara, tetapi hidup dalam tradisi, dalam bahasa, dalam kebiasaan sehari-hari. Bahkan hubungan itu pernah dilembagakan melalui pernikahan elite Bangkalan dan Pemecutan, cara lama Nusantara membangun diplomasi melalui kekerabatan, bukan dominasi.
Di titik ini, Madura dan Bali tidak lagi dapat dibaca sebagai dua entitas terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu ekosistem maritim: jaringan yang hidup karena keterhubungan.
Perbedaan keduanya justru memperlihatkan kekuatan Nusantara. Madura dengan etika Islam yang tegas dan kolektif. Bali dengan kosmologi Hindu-Buddha yang menempatkan harmoni sebagai pusat kehidupan. Dua bentuk ekspresi, satu sumber peradaban: kepulauan yang terbuka dan adaptif.
Di sinilah relevansi Pancasila menjadi nyata. Pancasila bukan sekadar dasar negara. Ia adalah hasil pembacaan mendalam atas kenyataan sosial Nusantara, kenyataan bahwa perbedaan bukan penyimpangan, melainkan kondisi dasar keberadaan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan persatuan, tetapi teknologi sosial: cara mengelola keragaman tanpa harus meniadakannya.
Sebagaimana saya tegaskan, “Bhinneka Tunggal Ika adalah metode hidup Nusantara, bukan kompromi, melainkan kecerdasan peradaban.”
Namun di titik ini pula, kita perlu jujur: semangat itu hari ini tidak selalu hidup.
Fragmentasi identitas, polarisasi politik, dan cara pandang pembangunan yang masih memisahkan ruang justru menunjukkan bahwa kita mulai menjauh dari logika asli Nusantara. Kita berbicara tentang persatuan, tetapi sering berpikir dalam kerangka pemisahan.
Di sinilah gagasan kebangkitan Nusantara menemukan urgensinya.
Kebangkitan ini bukan sekadar proyek ekonomi atau infrastruktur. Ia adalah koreksi cara pandang. Sebuah upaya untuk mengembalikan kesadaran bahwa Nusantara sejak awal adalah jaringan, bukan blok, bukan fragmen.
Artinya, kita harus menggeser cara melihat:
- dari pulau sebagai batas menjadi simpul,
- dari laut sebagai pemisah menjadi penghubung,
- dari perbedaan sebagai ancaman menjadi energi peradaban.
Inilah yang dapat disebut sebagai budaya geopolitik Nusantara, kesadaran bahwa ruang tidak pernah netral, melainkan selalu hidup dalam relasi, ingatan, dan makna.
Dalam kerangka ini, Laut Jawa dan Selat Bali bukan sekadar geografi, tetapi ruang pembentukan solidaritas. Madura dan Bali bukan sekadar wilayah, tetapi cermin cara Nusantara memahami dirinya sendiri.
Pada akhirnya, Madura dan Bali tidak perlu disatukan secara administratif. Keduanya telah lama terhubung melalui laut, perdagangan, dan ingatan kolektif yang hidup.
Di antara ombak yang terus datang dan pergi, satu hal menjadi terang: kebangkitan Nusantara adalah kebangkitan nilai, Pancasila yang hidup dalam praktik, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjaga Indonesia sebagai rumah bersama.(sang)
