SwaraRakyat.com,- Infrastruktur merupakan fondasi vital bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kehidupan sebuah daerah. Infrastruktur berperan penting dalam mendukung aktivitas penduduk yang berkolerasi dengan ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan.
Pada Kepemimpinan saat ini, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan agar kebutuhan pangan rakyatnya terpenuhi secara mandiri melalui produksi dalam negeri, tanpa bergantung pada impor sehingga mencakup kecukupan komoditas pokok dan stabilitas harga pangan nasional, Selasa (17/03/2026)
Begitu juga dengan masyarakat kepulauan yang ada diujung pulau Sumenep (raas, sepudi, Kangean, sapeken dan Masalembu) agar senantiasa bisa menikmati komoditas pangan terpenuhi setiap saat, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang tercermin dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau.
Tidak hanya mencakup pada jumlah makanan, tetapi juga kualitasnya, keamanan, serta kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya tanpa terancam kelaparan atau kekurangan gizi.
Dengan demikian, 4 pilar tersebut Ketahanan pangan bisa tercapai dan terpenuhi dengan adanya ” Ketersediaan (Availability), Keterjangkauan (Accessibility), Pemanfaatan (Utilization), dan Kestabilan (Stability), agar bisa mencakup pasokan pangan yang cukup, mudah diakses, bernutrisi, dan stabil dari waktu ke waktu. Namun ironisnya, 4 pilar sebagai ujung tombak dari ketahanan pangan tidak dimiliki oleh 5 kepulauan yang ada di Kabupaten sumenep mengingat infrastruktur jalan yang rusak dan berlubang dan menjadi kubangan air saat musim hujan, tutur ridwan ketua dpd pwri jatim.
” Seyogianya, Gubernur Jawa Timur dan wakil rakyat (DPRD PROVINSI) Dapil Madura dan Anggota DPR RI segera turun langsung ke 5 kepulauan disumenep, tegasnya ”
Pertayaannya : Bagaimana Kinerja anggota DPRD Provinsi Jatim Dapil Madura dan DPR RIselama ini?
Apa tujuan mereka menjadi wakil Rakyat ketika duduk di kursi Dewan?
Apakah hanya memusatkan pada Pokir saja? Atau jangan jangan dijadikan sebagai alat transaksi saja?
Lalu, bagaimana hasil Reses ? Atau Hanya Formalitas belaka?
Ini seharusnya KPK segera tanggap dengan hal ini dan wajib menyoroti kinerja para anggota tersebut, ungkap Ridwan.
Ridwan menegaskan bahwa 5 Kepulauan di Sumenep harus menjadi isu konektivitas infrastruktur sebagai agenda utama pembangunan yang merupakan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan memperkuat integrasi daerah , terutama bagi kepulauan seperti (raas, sepudi, Kangean, sapeken dan Masalembu) antara lain mencakup konektivitas fisik (infrastruktur transportasi) dan konektivitas digital (internet) hingga ketahanan pangan sebagai tantangan nyata yang perlu perhatian khusus dari pemprov jatim.
“Kami bukan hanya bagian dari Pemerintah Provinsi Jatim secara administratif, tapi juga secara strategis dan geopolitik. Dimana Kepulauan harus menjadi jalan keadilan pembangunan untuk wilayah seperti Raas, Sepudi, Sapeken, Kangean dan masalembu,” ujar Ridwan.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat pada umumnya harus mengawasi kinerja wakilnya, baik melalui media, laporan ke pihak berwajib jika ada dugaan pelanggaran, tutup Ridwan.
