JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Pengurus Pusat Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (PP SMUK) mendesak Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang memberikan klarifikasi terkait dugaan aliran dana sebesar 2,9 juta dolar AS atau sekitar Rp70 miliar yang disebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul pernyataan Fahd A. Rafiq yang disebut berkomitmen mengungkap aliran dana dalam perkara yang sedang menjeratnya. Pernyataan tersebut disampaikan Fahd setelah keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum PP SMUK Ahmad Zaki mengatakan, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Menurut dia, keterbukaan diperlukan mengingat nilai dana yang disebut mencapai jutaan dolar AS.
“Kami mendukung penuh keberanian Saudara Fahd A. Rafiq untuk membuka secara terang benderang seluruh aliran dana tersebut,” kata Ahmad Zaki dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Ahmad Zaki juga meminta panitia Muktamar NU ke-35 di Jombang memberikan penjelasan terbuka mengenai informasi yang telah beredar di masyarakat.
Menurutnya, klarifikasi dari pihak panitia diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kegiatan sekaligus menghindari berkembangnya spekulasi yang dapat merugikan nama baik organisasi.
“Panitia Muktamar NU ke-35 harus berani tampil ke publik memberikan tanggapan atas apa yang dikemukakan oleh Saudara Fahd. Sikap terbuka ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan organisasi,” ujarnya.
Selain mendesak klarifikasi, PP SMUK juga meminta KPK mempertimbangkan pemberian status Justice Collaborator kepada Fahd A. Rafiq.
Ahmad Zaki menilai status tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga mengetahui, terlibat, atau menerima aliran dana tersebut.
“Sudah sepatutnya Saudara Fahd dijadikan Justice Collaborator agar pengungkapan kasus yang menjeratnya dapat berjalan secara tuntas, objektif, dan terang benderang hingga ke akar-akarnya,” kata Ahmad Zaki.
PP SMUK berharap informasi yang disampaikan Fahd dapat menjadi bahan bagi KPK untuk mendalami dugaan aliran dana tersebut, termasuk menelusuri sumber pendanaan dan penggunaannya dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 di Jombang.
Ahmad Zaki menegaskan pihaknya berharap KPK menjalankan proses penegakan hukum secara profesional dan independen.
“Keterangan Saudara Fahd harus dijadikan pintu masuk bagi penyidik KPK untuk menelusuri dan memeriksa secara menyeluruh anggaran Muktamar NU ke-35 di Jombang demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan,” pungkasnya.
Hingga keterangan PP SMUK tersebut disampaikan, belum terdapat tanggapan dari Panitia Muktamar NU ke-35 yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut. Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan agar informasi mengenai dugaan aliran dana ini dapat diketahui secara berimbang. (*)













