Jakarta,SwaraRakyat.com – Dukungan publik terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto mereformasi Kepolisian Republik Indonesia semakin menguat. Meski wacana pencopotan Kapolri belum tentu menjadi jalan utama, sinyal politik dari Istana menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi institusi Polri.
Pihak Istana Kepresidenan bahkan meminta semua pihak bersabar menanti kelanjutan desakan publik terkait reformasi Polri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan kepolisian adalah agenda negara yang ditopang oleh aspirasi rakyat.
Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menilai reformasi Polri adalah agenda mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. “Problem utama Polri hari ini bukan hanya soal oknum atau tindakan represif belaka, tetapi ada persoalan kultural dan struktural yang sudah lama dibiarkan. Reformasi menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan:
- Kultural: membangun etos pelayanan publik, bukan etos kekuasaan.
- Struktural: memperbaiki mekanisme pengawasan internal agar tidak menjadi “macan ompong”.
- Politik-hukum: menegaskan kembali posisi Polri sebagai aparat sipil negara, bukan sebagai kekuatan politik bayangan.
Dalam perspektif ilmu politik, reformasi institusi kepolisian erat kaitannya dengan teori civilian supremacy prinsip yang menegaskan bahwa aparat bersenjata (militer maupun kepolisian) harus tunduk pada otoritas sipil yang demokratis. Penelitian-penelitian internasional, seperti karya Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies, menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan akuntabilitas.
Di Indonesia, pengalaman masa lalu menunjukkan bagaimana kepolisian bisa menjadi instrumen represi. Tanpa reformasi mendalam, Polri berisiko tetap menjadi institusi yang lebih berpihak pada kekuasaan ketimbang rakyat.
Fredi menambahkan, “Kita harus mencontoh model reformasi kepolisian di negara-negara Amerika Latin. Di sana, transisi demokrasi baru bisa stabil setelah kepolisian dilepaskan dari budaya militeristik dan diarahkan pada pelayanan sipil. Indonesia punya kesempatan emas di bawah pemerintahan Prabowo.”
Momentum ini, menurut pengamat, juga akan menentukan warisan politik Presiden Prabowo. Apabila reformasi Polri berhasil, hal itu akan menjadi pijakan kuat bagi demokrasi Indonesia dan memperkuat keadilan sosial. “Reformasi Polri bukan sekadar soal pencopotan pejabat, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat kecil,” tegas Fredi.(sang)
