Jakarta,SwaraRakyat.com – Publik kini menyoroti perubahan signifikan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP. Perpres ini diteken sejak 30 Juni 2025, namun pengumumannya baru dilakukan beberapa waktu kemudian, menimbulkan pertanyaan seputar transparansi informasi publik.
Dalam RKP terbaru, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3%, inflasi 2,5% ± 1%, dan kurs rupiah diproyeksikan di kisaran Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS. Sebelumnya, proyeksi Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan 4,7–5%, inflasi 2,2–2,6%, dan kurs Rp16.300–Rp16.800. Perbedaan ini mendorong perdebatan: apakah target pertumbuhan mencerminkan realitas ekonomi atau merupakan proyeksi optimistis pemerintah?
Fredi Moses Ulemlem, Pengamat Hukum dan Politik, menekankan bahwa angka dalam RKP sebaiknya dipahami sebagai proyeksi yang memerlukan pengawasan publik, bukan sebagai fakta mutlak. “Target 5,3% terlihat lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya. Ini proyeksi optimistis yang perlu dicermati secara kritis,” ujarnya(15/9).
Fredi juga menggarisbawahi sejumlah tantangan struktural yang mempengaruhi pertumbuhan: ketidakpastian global, ketergantungan ekonomi nasional pada konsumsi rumah tangga, serta distribusi ekonomi yang belum merata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan hanya angka, tetapi juga indikator kesejahteraan rakyat secara nyata.
“Rakyat, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam memastikan target pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Fredi.
Para pengamat menilai RKP 2025 seharusnya menjadi momentum memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperbaiki distribusi kesejahteraan. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan bukan sekadar angka statistik, tetapi alat untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.
RKP 2025 menyajikan proyeksi optimistis yang memerlukan pengawasan kritis publik. Transparansi, implementasi kebijakan, dan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi kunci agar target tidak sekadar angka di atas kertas, tetapi berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.(sang)
