Jakarta,SwaraRakyat – Bangsa ini lagi diuji. Di balik janji reformasi birokrasi, skandal sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka wajah asli birokrasi Indonesia: ladang pemerasan, bukan pelayanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, Irvian Bobby Mahendro (Bobby), PNS aktif dan Koordinator Bidang Kelembagaan & Personel K3, jadi tersangka utama kasus dugaan pemerasan senilai Rp69 miliar. Dana ini berasal dari perusahaan jasa K3 (PJK3) yang ingin lolos sertifikasi, dan dialirkan melalui perantara.
“Uang itu digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, dan setoran tunai ke Gerry Aditya Herwanto (GAH), Hery Sutanto (HS), dan pihak lain,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8).
Siapa yang terlibat?
- GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022–2025)
- HS, Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)
- Bobby, PNS aktif, sebagai penampung utama aliran dana
Bobby disebut memakai uang itu untuk membeli mobil, belanja mewah, dan ikut penyertaan modal di tiga perusahaan yang terafiliasi PJK3. GAH diduga menerima Rp3 miliar, termasuk pembelian kendaraan Rp500 juta.
Predator dalam Birokrasi
Seharusnya, posisi Bobby menjadi pengayom rakyat. Tapi, kewenangannya malah dimanfaatkan buat membangun jaringan rente yang mengakar dari era Menaker Ida Fauziyah (2019–2024) sampai Menaker Yassierli (2024–sekarang).
Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel), yang baru 8–10 bulan menjabat sejak Oktober 2024, ikut terseret dalam kasus ini, walau akar masalah sudah lama tertanam.
KPK memetakan konstruksi mafia birokrasi:
- Perusahaan jasa K3 dipaksa setor untuk lolos sertifikasi.
- Dana mengalir ke Bobby sebagai penampung utama.
- Dana diteruskan ke pejabat lain, termasuk GAH, HS, bahkan Noel.
Sistem ini terstruktur, berkelanjutan, dan menghancurkan integritas negara.
Rakyat Jadi Korban, Birokrasi Jadi Predator
Kasus Bobby menelanjangi wajah pahit birokrasi. Rakyat yang seharusnya dilayani, jadi sumber rente. Amanah yang diberikan negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
KPK diharapkan tak hanya menjerat pelaksana teknis, tapi buka seluruh rantai mafia birokrasi di Kemenaker. Rakyat harus tahu: amanah bukan sumber kekayaan pribadi.
Bung Karno pernah bilang:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai amanah dan mengutamakan rakyat.”
Saat ini, amanah dirampok, rakyat jadi saksi bisu. Sudah saatnya menuntut keberanian, transparansi, dan keadilan. Negara harus dijaga, bukan dicuri. Akankah Terjadi Revolusi Kelas? (sang)
