Oleh: Effra S. Husein
Ketika ribuan rakyat memenuhi jalanan, menuntut keadilan dan perbaikan kebijakan, publik dikejutkan oleh sebuah foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Sosial Sejahtera (PSI) dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, sedang asyik main domino bareng tersangka pembalak liar.
Sebenarnya ini bukan sekadar permainan. Ini simbol betapa jauhnya pejabat dari denyut nadi rakyat. Di saat rakyat berpanas-panasan menuntut keadilan, para pejabat justru duduk santai berjudi waktu bersama pihak yang diduga merusak hutan negeri ini.
Jika publik marah itu hal yang wajar. Bagaimana mungkin menteri yang bertugas menjaga hutan justru terlihat akrab dengan tersangka perusakan hutan? Bukankah ini memberi sinyal buruk bahwa kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan bisa dikalahkan oleh kedekatan personal dan pertemanan meja domino?
Kehadiran Abdul Kadir Karding dalam momen itu menambah kuat kesan bahwa ini bukan sekadar hiburan biasa. Apakah ini lobi? Apakah ini negosiasi di balik meja? Publik tentu berhak bertanya.
Jika pejabat publik dan politisi lebih nyaman bergaul dengan tersangka pelanggar hukum daripada mendengar suara rakyat, jangan salahkan rakyat jika kepercayaan mereka pada pemerintah terus tergerus.
Etika publik menuntut sensitivitas. Seorang pejabat tidak boleh hanya mengandalkan argumen “saya punya hak pribadi untuk bersantai.” Jabatan publik datang dengan beban moral, beban untuk menunjukkan empati, mendengar suara rakyat, dan memberi sinyal bahwa pemerintah serius merespons masalah.
Persepsi publik adalah segalanya dalam demokrasi. Ketika menteri terlihat santai bermain domino, kepercayaan publik terkikis. Ini bukan sekadar soal permainan, tapi soal jarak antara penguasa dan rakyat yang kian melebar.
Rakyat tidak butuh simbol keakraban dengan pelanggar hukum. Rakyat butuh simbol keberpihakan pada keadilan. Domino ini bukan sekadar permainan, ini simbol runtuhnya etika kekuasaan. (*)
