Jakarta,swararakyat.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencairkan Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI). Dana itu masuk ke lima bank Himbara: Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.
Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Meski awalnya disebut enam bank, Bank Syariah Nasional (BSN) akhirnya tidak mendapat bagian.
“Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan Rp200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini,” tegas Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/9/2025).
Menurut Krisna, pegawai bank salah satu BUMN di Bandung, pencairan dana jumbo ini adalah bukti bagaimana Indonesia sedang menguji mesin moneter dan fiskalnya.
“Kalau mau membaca arah kebijakan suatu negara, kita harus lihat dulu mesin yang dipakai moneter, fiskal, atau kombinasi. Ini menentukan strategi, risiko, sekaligus peluang,” kata Krisna di Bandung (12/9/2025). Ia menjelaskan tiga mesin:
- Moneter: menjaga inflasi & nilai tukar.
- Fiskal: belanja negara & pajak untuk rakyat.
- Policy Mix: kombinasi keduanya, paling kuat tapi berisiko.
“Era Prabowo dengan Sumitronomic mencoba menyeimbangkan dua mesin ini. Tantangannya apakah benar dana ini menyentuh rakyat kecil, atau sekadar berhenti di bank besar?” pungkas Krisna.
Pengamat hukum dan politik Fredi Moses Ulemlem menyoroti dimensi politik dari kebijakan ini.
“Kita tidak boleh hanya terpukau angka Rp200 triliun. Pertanyaannya siapa yang akan diuntungkan? Apakah UMKM rakyat kecil atau oligarki finansial yang sudah menguasai perbankan? Kebijakan ekonomi tak bisa dipisahkan dari konsolidasi politik kekuasaan,” ungkap Fredi di jakarta(12/9/2025).
Menurutnya, kebijakan fiskal selalu memiliki implikasi politik. Bila rakyat tidak dilibatkan, maka dana jumbo ini hanya akan mengulang sejarah menyuburkan konglomerat, bukan menumbuhkan ekonomi rakyat.
Dari sisi politik kelembagaan, Ridwan Gema Puan menegaskan bahwa reformasi legislatif sudah mulai dijalankan untuk memastikan pengawasan anggaran.
“Kebijakan sebesar ini harus ada kontrol parlemen. Reformasi legislatif sudah dijalankan dengan komando Mbak Puan Maharani selaku ketua dewan. Transparansi penyaluran dana Rp200 triliun ini adalah batu uji komitmen reformasi,” tegas di tangerang Ridwan.
Ia mengingatkan, rakyat berhak tahu ke mana aliran dana ini diarahkan, dan siapa yang benar-benar menikmatinya.
Pencairan Rp200 triliun ini menunjukkan Indonesia tengah menjalankan reformasi anggaran perekonomian. Apakah mesin moneter-fiskal Prabowo-Purbaya dengan bingkai Sumitronomic akan benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat, atau justru menguatkan elit lama?
Jawabannya akan ditentukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh pengawasan legislatif dan partisipasi rakyat itu sendiri.(sang)
