Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu tonggak penting dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Perjalanan program ini menarik untuk ditelusuri, karena lahir dari janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto namun pertama kali masuk ke dalam RAPBN 2025 yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.
Gagasan MBG pertama kali disampaikan Prabowo–Gibran dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa sekaligus upaya menurunkan angka stunting. Setelah resmi memenangkan Pilpres dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024 serta Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024, arah pembangunan nasional pun perlahan menyesuaikan dengan prioritas presiden terpilih.
Momentum penting terjadi pada 16 Agustus 2024, ketika Presiden Jokowi menyerahkan RAPBN 2025 ke DPR. Untuk pertama kalinya, program MBG dicantumkan dalam dokumen anggaran negara dengan alokasi sekitar Rp71 triliun, terdiri dari Rp63,3 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,4 triliun untuk dukungan manajemen.
Dalam pidato pengantaran RAPBN 2025 di Gedung DPR pada 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan lintas pemerintahan.
“Kita perlu memastikan bahwa program strategis yang memberi dampak langsung bagi masyarakat tidak boleh tertunda. Program makan bergizi gratis adalah investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Jokowi.
Meski sempat memunculkan perdebatan di Senayan terkait kesiapan teknis distribusi hingga potensi beban fiskal, mayoritas fraksi di DPR memberikan dukungan penuh. Ketua DPR Puan Maharani pada 20 Agustus 2024 menegaskan bahwa parlemen mendukung program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kami di DPR melihat program ini sejalan dengan upaya menurunkan angka stunting dan memperkuat generasi muda. Tantangannya adalah pengawasan agar anggaran betul-betul tepat sasaran,” kata Puan.
Program ini mulai dilaksanakan pada Januari 2025, menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi, dan kemudian diperluas secara signifikan pada era Presiden Prabowo Subianto. Dalam APBN 2026, anggaran MBG meningkat menjadi sekitar Rp335 triliun dengan jangkauan penerima manfaat yang lebih luas, mencakup lebih dari 82,9 juta orang.
Presiden Prabowo sendiri dalam rapat kabinet perdananya pada 22 Oktober 2025 menyebut program ini sebagai wujud nyata negara hadir untuk melindungi generasi penerus bangsa.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang lapar. Dengan gizi yang baik, kita bisa membangun manusia Indonesia yang kuat, sehat, dan cerdas,” tegas Prabowo.
Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, pada wawancara 23 September 2025, menilai sejarah MBG merupakan contoh baik transisi pemerintahan yang berjalan mulus di Indonesia.
“Uniknya, MBG lahir dari janji politik Prabowo, tapi justru diperjuangkan masuk ke RAPBN oleh Presiden Jokowi dan Mbak Puan selaku ketua DPR memberikan dukungan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi politik yang matang demi kepentingan rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah ini dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Fredi.
Bagi publik, MBG hadir sebagai kebijakan yang membawa harapan baru. Di tengah tantangan implementasi dan kebutuhan pengawasan ketat, program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang negara untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkokoh fondasi kebangkitan bangsa.
Fredi berharap, “Evaluasi MBG dilakukan secara jujur, terbuka dan kita harus betul-betul tahu seperti apa struktur birokrasinya yang mengelola dan melaksanakan program MBG yang adalah program Presiden, supaya evaluasinya juga tepat sasaran dan benar-benar menyentuh Akar persoalannya,jangan sampe salah urus. yang bisa sangat mengkhawatirkan orang tua siswa.”
Sejarah MBG pun menjadi cermin transisi politik yang harmonis di Indonesia: lahir dari janji politik Prabowo, dipayungi dalam anggaran era Jokowi, diperdebatkan di parlemen, mendapat sorotan publik, dan akhirnya dijalankan sebagai program nasional demi masa depan generasi penerus.(sang)
